JOGJA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 7 huruf r UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bakal berdampak di DIJ. Kultur masyarakat DIJ yang kental dengan feodal, bakal menjadi lahan subur politik dinasti.
Seperti diketahui, sejak pilkada setelah reformasi, di DIJ sudah terbangun satu politik dinasti. Kini dengan lampu hijau dari MK itu, berpeluang untuk menambah kabupaten dan kota di DIJ terbangun politik dinasti. “Kultur masyarakat kita mendukung untuk itu (politik dinasti),” ujar peneliti Institute For Research and Empowerment (IRE) Sunaji kemarin (9/7).
Ia mengungkapkan, kepemimpinan di Kabupaten Bantul adalah contoh fakta politik dinasti subur. Di Bantul, sosok keluarga Idham Samawi memiliki pendukung kuat. Ini pula yang kemudian memuluskan istrinya, Sri Surya Widati, kembali meneruskan tongkat estafet kekuasaan sang suami. “Pemilihan tahun ini, figur Bu Ida belum ada yang menyamai,” jelasnya.
Ia menegaskan, yang terjadi di Bantul karena adanya faktor masyarakat. Kultur masyarakat DIJ mendukung untuk terciptanya hal tersebut. “Selain itu, tentu saja juga kemampuan kepala daerah itu. Seperti sekarang ini di Gunungkidul dan Sleman,” tutur Sunaji.
Di Gunungkidul dan Sleman, lanjut mantan komisioner KPU Kota Jogja ini, kekuatan lebih merata. Selain itu, suhu politik lebih dinamis. Tak semuanya terpusat ke salah satu sosok. “Banyak calon-calon baru yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat,” tambahnya.
Terkait pasal itu, lanjut Sunaji, jika pun tak ada keputusan MK, juga tak bisa untuk menghentikan politik dinasti yang terbangun. Sebab, peraturan itu berlaku tahun ini. “Bu Ida tidak kena pasal itu. Karena sekarang kapasitasnya calon petahana. Bukan istri calon petahana,” tuturnya.
Dari pengamatan IRE, menurut Sunaji, pada Pilbup 2015 ini tidak ada calon bupati (cabup) dari kerabat calon petahana. Dari nama-nama yang beredar, calon petahana yang akan bertarung. “Malah anggota DPD, DPR, DPRD-nya yang kemungkinan ada. Mereka wajib mundur,” ungkapnya.
Komisioner KPU DIJ Bidang Sosialisasi dan Humas Faried Bambang Siswantoro mengatakan, dengan keputusan KPU itu tak akan mengubah pelaksanaan pilbup. Pihaknya kini hanya menanti peraturan KPU terbaru terkait keputusan MK tersebut.
“Kalau kemarin (sebelum putusan MK), kami tinggal mengawasi dan menunggu pendaftaran 26 Juli mendatang. Kemudian, memverifikasi ada tidak calon yang terkena pasal 7 itu,” tandas Faried.
Kalau memang ada calon dari kerabat petahana, tentu saja KPU tak akan meloloskan bakal calon itu menjadi calon. “Indikasi (keluarga dan kerabat calon petahana, Red) pasti ada. Tapi, itu kan sekarang tidak bermasalah,” katanya. (eri/laz/ong)