JOGJA – Menjelang Lebaran 2015, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ membuat kejutan. Aparat kejaksaan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pergola di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja tahun 2013.
Mereka adalah Kepala BLH Kota Jogja Irfan Susilo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Suryadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Hendrawan selaku rekanan. “Jaksa menitipkan ketiga tersangka ke Rutan Wirogunan,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati DIJ Azwar SH kemarin (9/7).
Menurutnya, penahanan dilakukan agar proses persidangan nanti berjalan lancar. Penahanan sudah sesuai dengan Pasal 21 KUHAP bahwa para tersangka diancam dengan pasal yang hukuman pidananya lebih dari empat tahun.
Jaksa penuntut mempunyai hak melakukan penahanan selama 20 hari sebelum persidangan. “Jika penasihat hukum keberatan, bisa mengajukan penangguhan penahanan,” tambah Azwar. Ini berarti, Irfan Susilo dan kawan-kawan akan berlebaran di Rutan Wirogunan.
Penasihat Hukum Irfan Susilo, Chrisna Harimurti SH, menyesalkan langkah jaksa yang melakukan penahanan kliennya. Alasannya, selama ini pihaknya selalu kooperatif dan telah menyerahkan semua barang bukti ke penyidik.
“Kami keberatan dengan penahanan ini, karena tidak ada alasan kuat penahanan untuk klien kami,” kata Chrisna.
Renacannya, tim pengacara akan mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya, kliennya masih dalam proses penyembuhan setelah dinyatakan sakit.
Selain itu, tim pembela juga menjamin kliennya tidak akan lari atau menghambat proses hukum. “Kami minta jaksa bisa bersikap fair dan mengabulkan penangguhan penahanan untuk klien kami,” tambah Chrisna.
Ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pergola di BLH Kota Jogja pada 2013 dengan nilai proyek Rp 5,3 miliar. Berdasarkan penghitungan Kejati, negara dirugikan sekitar Rp 700 juta.
Dugaan penyimpangan ini muncul karena hanya Rp 1 miliar yang dilelang secara terbuka, sedangkan sisanya dipecah menjadi puluhan tender senilai masing-masing sekitar Rp 180 juta. Mekanisme dilakukan adalah penunjukan langsung.
Sedikitnya, ada 30 rekanan yang terlibat dalam pengerjaan pergola yang tersebar di 36 titik pembangunan. Penyidik menemukan alat bukti penyimpangan, di antaranya, kurangnya volume pekerjaan dengan spesifikasi dan pelanggaran proses lelang.
Ketiganya dikenai Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. (mar/laz/ong)