JOGJA – Kasus dugaan korupsi dana hibah PBVSI Jogja dipastikan akan kembali melebar. Penasihat Hukum Iriantoko Cahyo Dumadi, Bastary Ilyas sempat menyindir pengawasan yang dilakukan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Jogja, Sukamto.
“Jika Kesbang melakukan pengawasan dengan baik dan benar, tentu hibah PBVSI tidak akan masalah dan sampai masuk proses hukum,” sentil Bastary pada sidang lanjutan Iriantiko dengan agenda mendengarkan saksi Sukamto.
Bastary menuding Sukamto telah lalai dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai Kepala Kesbang Jogja. Sebagai pemberi hibah, seharusnya Sukamto selalu mengawasi pengunaan agar sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Jika Kesbang bekerja dengan baik, tentu masalah ini tidak akan muncul dan sampai ke pengadilan,” tambah Bastary.
Dalam persidangan, Sukamto sempat mendapat sindiran dari majelis hakim. Majelis hakim yang diketuai Suyanto SH menilai pengawasan yang dilakukan oleh Kesbang memang tidak optimal. Hal ini juga disampaikan BPK dalam LHP yang menjadi rujukan kejaksaan saat menyidik perkara ini. “Peran pengawasan Kesbang kurang optimal,” kritik Hakim Suyanto.
Dalam kesaksiannya, Sukamto mengaku lupa ketika ditanya seputar pencairan dan penyimpangan dana hibah PBVSI pada 2012 senilai Rp 646 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 537,49 juta dialihkan untuk klub bola voli Yuso ikuti turnamen Pro Liga dan klub sepak bola PSIM. “Saya tak tahu penggunaannya, saya baru tahu setelah ada LHP BPK Januari 2013,” kilah Sukamto. (mar/jko/ong)