JOGJA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI selalu mengkomunikasikan kebijakan nasional pada daerah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mendapat feedback dari implementasi kebijakan daerah.
“Karena itu, anggota DPD wajib menjalin komunikasi pada masyarakat, konstituen, maupun pada pemda. Dengan komunikasi, diharapkan menjadi usulan kebijakan nasional. Sebab DPD merupakan anggota dari parlemen,” kata Gubernur DIJ HB X saat rapat kerja DPD RI bersama jajaran pemprov, kabupaten, dan pakar hukum di Ggedung Radyo Suyoso Kompleks Kepatihan Jogjakarta, pekan lalu (10/7).
Ditambahkan, adanya raker tersebut, posisi DPD adalah netral dan tidak mengutamakan kepentingan partai. Karenanya, saat mengusulkan kebijakan daerah menjadi kebijakan pusat, bisa dilakukan objektif dalam meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyrakat DIJ.
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menambahkan, sejatinya daerah merupakan pelaku langsung pembangunan. Semestinya, menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar dimasukkan dalam agenda nasional.
“DPD RI bisa bersinergi dengan kementerian desa untuk mengawal UU Desa, karena dirasa penting sebagai kepentingan daerah,” tegas GKR Hemas yang juga sebagai Ketua Komite 1 tersebut.
Ketua Komite II DPD RI Afnan hadikusuma memaparkan, DPD RI tengah mengadakan dan merencanakan RUU tentang petani dan pemberdayaan nelayan. Menurutnya, ini penting, karena mayoritas penduduk daerah sebagai petani dan nelayan, di mana kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera.
“Perlu upaya pemerintah dan penyelenggara pemerintah memberdayakan mereka lewat regulasi UU Pemberdayaan Petani dan Nelayan,” kata Afnan yang juga perwakilan dari DIJ.
Ia menegaskan, DPD RI lewat Komite II ikut menyampaikan usulan pada Menteri Perikanan dan Kelautan untuk memperketat keamanan terkait illegal fishing.
Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi prioritas DPD RI lewat Komite III. Seperti soal ekonomi kreatif, difabelitas, dan bahasa.
Ketua Komite III DPD RI Hafid Asram menyinggung soal haji. Menurutnya, tahun ini haji ada kelebihan kuota 10 juta. Dengan begitu, ia berhrap bisa dibagikan pada setiap daerah dengan adil.
Semenetara Komite IV membidangi masalah APBN. Ketua Komite IV anggota DPD RI DIJ Cholid Mahmud mengatakan, Komite IV menggaris bawahi adanya dua hal. Yakni, tentang mekanisme di DPD untuk peran DPD RI APBN dan hasil rapat DPD RI dengan pemerintah tentang pokok-pokok fiskal untuk 2016.
Menurut Cholid Mahmud, mulai tahun lalu, DPD RI mengadakan mekanisme soal pertimbangan APBN. DPD RI membawa langsung aspirasi daerah ke kementerian keuangan , PABENAS, dan kementerian sektoral sebelum pemerintah menyusun RKP.(met/hes/ong)