JOGJA – Teka-teki siapa pejabat yang akan merangkap pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja, belum juga terjawab. Sampai kemarin (13/7), Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) yang mengurusi taman, pohon, dan sungai itu masih kosong.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja Maryoto mengaku, surat keputusan penunjukan pejabat yang mengisi Plh itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja, SK masih berada di meja wali kota dan belum ditandatangani.
“Sudah ada. Tapi karena belum ditandatangani Pak Wali, saya belum bisa sebutkan,” kata Maryoto kemarin (13/7). Ia menuturkan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Sekretaris Kota (Sekkot) Titik Sulastri. Dari rapat itu pun sudah menunjuk nama yang akan mengisi Plh tersebut. “Mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada (Plh-nya),” tuturnya.
Sekkot Jogja Titik Sulastri menegaskan, penunjukkan Plh harus dilakukan. Ini untuk menjalankan fungsi administrasi di BLH. Sehingga, SKPD tersebut tetap berjalan normal. Meski, belum ada pejabat definitif yang mengisi posisi kepala BLH setelah Irfan Susilo ditahan Kejati DIJ dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pergola.
“Untuk menunjang ketugasan, perlu penunjukkan Plh. Ini juga sudah kami lakukan,” tambah Titik. Titik pun memastikan, pemkot menyerahkan proses hukum ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan ini. Bahkan, pemkot juga tak akan memberikan bantuan hukum terhadap Irfan Susilo maupun Suyadi.
Sebelumnya, Wali Kota Haryadi Suyuti memastikan, kemarin sudah ada nama pejabat yang akan mengisi Plh BLH. Ia bahkan memberikan kisi jika pejabat yang biasa mengisi Plh adalah pejabat Asisten Sekretaris Kota (Assekkot) yang selama ini memang menjadi koordinator SKPD.
“Rangkap jabatan untuk Assekkot. Sebelum ada pejabat definitif,” terang HS. HS mengungkapkan, penunjukkan Plh ini secepatnya ia lakukan. Agar ketugasan di BLH tetap bisa berjalan. Seperti pencairan anggaran kegiatan dan program. Tidak menjadi terkatung-katung karena kekosongan kepala SKPD. (eri/laz/ong)