JOGJA – Kepala Kejaksaan Ting-gi (Kejati) DIJ I Gede Sudiatmaja mengisyaratkan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap dugaan korupsi yang ditangani lembaganya. Isyarat peng-hentian itu dilakukan bila perkara dugaan korupsi yang ditangani tidak memenuhi sejumlah unsur. Seperti tidak ditemukan alat bukti yang cukup dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. Hanya, ia enggan membeberkan perkara yang dimaksud.Berdasarkan catatan Radar Jogja, perkara yang masih ngendon di penyidikan yaitu dugaan ko-rupsi pupuk bersubsidi, hibah Persiba, dan penyertaan modal oleh Pemprov DIJ kepada PT Anindya Mitra Internasional (AMI). “Tiga kasus tersebut masih da-lam penyidikan dan akan segera dilimpahkan ke jaksa peneliti,” kata Kepala Kajati DIJ I Gede Su-diatmaja pekan lalu.Dalam waktu dekat, berkas penyidikan akan segera dilimpah-kan ke jaksa peneliti. Dengan demikian, nasib tiga perkara ter-sebut amat tergantung dari kajian dan telaah tim jaksa peneliti. Apabila jaksa peneliti menilai tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena tidak ada alat bukti yang cukup, maka dapat dikembalikan ke jaksa penyidik. Jaksa peneliti juga dapat menya-rankan agar dikeluarkan SP3.”Jadi tidak asal keluarkan SP3. Kalau memang tidak ada unsur pidana korupsi ya di SP3. Seba-liknya, bila ada unsur korupsi ya akan terus dilanjutkan,” tegas jaksa kelahiran Bali ini.Sejauh ini, para penyidik masih terus melengkapi berkas tiga perka-ra yang ditangani yaitu syarat formal dan material. Hal ini dilakukan agar jaksa penuntut tidak kesulitan bila nanti perkara dibawa ke pengadilan. “Kami tidak ingin memaksakan perkara harus masuk ke persi-dangan. Kalau memang tidak ada alat bukti yang cukup ya dihen-tikan,” tandasnya.Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIJ Azwar mengatakan, penyi-dikan kasus dugaan korupsi PT AMI dilakukan sejak 2010. Hingga kini penyidikan perkara masih belum rampung. Sebab, penyidik kesulitan mendapatkan dokumen yang di-butuhkan terkait perkara tersebut. Sedangkan perkara pupuk bersub-disi dengan tersangka Sumarno belum dilimpahkan ke jaksa penuntut karena yang bersangkutan masih sakit. “Banyak dokumen terkait PT AMI yang hilang pasca erupsi Gunung Merapi,” kilah Azwar. Terpisah, pegiat Jaringan Antiko-rupsi Jogjakarta (JAK) Irwan Suryo-no mengatakan, niat Kejati DIJ me-luarkan SP3 korupsi berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi. Juga bertentangan dengan nawa cita yang digagas Presiden Jokowi. Jika kajati nekat menerbitkan SP3 maka ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi dibawah kepemimpinan Jokowi.”Ketika suatu perkara naik ke penyidikan tentu kajati dan tim penyelidik sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup. Jika tidak ada dua alat bukti yang cukup tentu tidak akan naik ke penyidi-kan,” ingat Irwan. (mar/ila/ong)