GUNUNGKIDUL –Tahun ini bantuan sosial untuk perseorangan dihentikan. Kebijakan tersebut menindaklanjuti UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang turun sejak pertengahan bulan ini. Alhasil, Pemkab Gunungkidul pusing memikirkan bantuan yang sudah ditunggu oleh warga kurang mampu.
“Padahal di tahun 2015 sudah dianggarkan untuk 52 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan bantuan per unit Rp 10 juta,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha.
Dia menjelaskan, kebijakan pembatalan bantuan sosial perseorangan telah ditindaklanjuti pemkab dengan menrbitkan Surat Edaran (SE). Terang saja, tahun ini bantuan untuk warga yang tinggal di RTLH semua dibatalkan. “Bantuan bisa turun asalkan berbadan hukum,” ujarnya, baru-baru ini (26/7).
Penjelasan itu tertuang dalam ayat 5 belanja hibah. Dalam ayat 4 dijelaskan, bantuan diberikan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik daerah (BUMD) dan atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
“Itu artinya, kami tidak bisa mencairkan bantuan ke perseorangan sehingga wajib membuat badan hukum. Jadi, kita batalkan semua bansos, seperti RTLH padahal sudah masuk RAPBD,” terangnya.
Karena itu, agar tidak menjadi persoalan pihaknya terus melakukan konsultasi dengan sekda agar bantuan tidak berhenti. Dwi sadar, di wilayahnya masih cukup banyak warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. “Ini masih kami komunikasikan terus,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Sosial, Budaya dan Kemiskinan Daerah Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan, terkait dengan persoalan ini dia juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebab, RTLH merupakan bantuan bukan untuk kelompok tetapi pribadi.
“Walau itu sudah jadi UU kita tetap berusaha mencari celah agar bantuan itu tetap bisa dicairkan,” kata Priyanta.(gun/ila/ong)