JOGJA – Ada perkembangan baru terkait beroperasinya enam toko waralaba (minimarket) di Kota Jogja yang diduga ilegal. Mereka memberanikan diri beroperasi, karena ada pe ngakuan dari pemilik toko waralaba, di-beri jaminan oleh oknum anggota DPRD. Tentang dugaan keterlibatan anggota DPRD Kota Jogja ter-sebut, terungkap dalam per-sidangan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jogja dengan “terhukum” penanggung jawab sebuah minimarket di Jogo karyan, Surajito.Dugaan adanya beking oleh oknum wakil rakyat terhadap enam toko waralaba ilegal ter-sebut langsung direspons Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Jogja. Alat kelengkapan pe ngawas etik dewan tersebut, berniat menindaklanjuti dugaan itu. “Kalau ada laporan, bisa kami tindak lanjuti,” ujar anggota BK DPRD Kota Jogja Dwi Budi Utomo, kemarin (28/7).
Ia menjelaskan, secara me-kanisme, BK baru bisa me-nindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat mengenai dewan. Termasuk, kalau memang ada dugaan anggota dewan yang terlibat dengan keberadaan toko waralaba ilegal tersebut. “Sampai sekarang (kemarin), kami belum mendapatkan la-poran (dugaan keterlibatan ang-gota dewan terhadap kebera-daan toko waralaba),” tandasnya. Keberadaan toko waralaba ilegal di Kota Jogja memang membuat resah warga sekitar. Sebab enam toko waralaba yang diduga illegal tersebut berdiri dan beroperasi secara ber samaan. Sehingga beberapa warung kelontong milik warga yang be-rada di sekitar toko mengalami penurunan omzet.
Berawal dari keluhan ma-syarakat tersebut, Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Ke-tertiban (Dintib) memproses tipiring keenam toko waralaba itu. Dari proses yang telah di-lakukan, akhirnya berkembang dugaan keterlibatan oknum anggota dewan. Dugaan adanya keterlibatan anggota dewan tersebut muncul saat persidangan dengan ter-dakwa Surajito, penanggung jawab waralaba di Jogokaryan. Usai tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja Senin (27/7) lalu, ia sempat menyebut telah mendapatkan jaminan dari salah seorang wakil rakyat. Tapi, jaminan anggota dewan tersebut, tampaknya tetap tak berpengaruh. Tiga toko wara laba yang ia urus tetap mendapatkan proses hukum. Bahkan, toko waralaba di Jogokaryan, telah mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Toko ter sebut diketahui tak mengantungi izin gangguan atau melanggar Peraturan Daerah (perda) No 2 tahun 2005. Hakim pun memerintahkan penutupan sendiri toko jejaring di Jogokaryan itu. Atau, sampai dengan tenggang waktu sebulan dari vonis pengusaha itu tak menutup usahanya, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja akan menutup paksa.
“Sesuai dengan mekanisme, 30 hari kerja. Dengan tiga kali surat peringatan untuk menutup usaha sendiri,” tambah Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pene-gakan Perundangan-undangan dan Pengembangan Kapa-sitas Dintib Kota Jogja Cristi-yana Suhantini.Jika sudah dua kali surat peringatan mereka layangkan, tetap tak diindahkan, Dintib akan mengajukan surat perintah penutupan ke Wali Kota Haryadi Suyuti. Dari surat perintah inilah, Dintib baru bisa menutup paksa toko waralaba. Selain di Jogokaryan, toko waralaba di Jalan Cendana dan Batikan juga tengah dalam proses. Sedangkan untuk di Patang-puluhan, Dintib telah menga jukan permintaan ke Polresta Jogja mendatangkan paksa. Ini karena panggilan kedua kali, pemilik toko tersebut tak memenuhi panggilan penyidikan Dintib. (eri/jko/ong)