MUNGKID – Berkas izin penambangan manual di sekitar kawasan Merapi dikembalikan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mine-ral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. Hal itu membuat penambang ma-nual di Kabupaten Magelang me-radang. Pengembalian izin penambangan manual yang sudah diajukan 2014 lalu ini juga disesalkan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Para wakil rakyat meminta Pemkab Magelang untuk turun tangan ter-kait pengembalian berkas izin tambang manual tersebut.
“Mestinya Pemkab Magelang memberikan pengawalan terhadap izin penambangan manual di se-kitar Merapi,” kata Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh, kemarin (28/7).Dia menyayangkan kenapa ber-kas izin pertambangan manual tidak turun. Politikus PKB ini juga mempertanyakan ada perbedaaan sikap untuk wilayah tambang di sekitar Merapi. Mestinya, pem-berian izin pertambangan di s ekitar sungai yang berhulu di Merapi ini harus ada prioritas. Khususnya bagi para penambangan manual, bukan penambang yang meng-gunakan alat berat.
“Sebab penambang manual me-nambang material Merapi hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Pem-kab harusnya bisa memperjuang-kan penambang manual ke pro-vinsi untuk tetap mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.Anggota Komisi III DPRD Kabu-paten Magelang ini meminta ada garis koordinasi yang jelas antara Pemprov dan Pemkab Magelang. Peran Pemkab Magelang harus jelas terkait hak dan kewajiban di bidang pertambangan Merapi. Ini perlu ditegaskan karena stok ke-butuhan galian golongan C sema-kin hari semakin menipis. Untuk diketahui, upaya per-mohomonan izin yang telah di ajukan setengah tahun lalu dimentahkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Seharusnya, izin penambangan keluar September 2014. Berkas per-mohonan izin diajukan pada 14 Oktober 2014, semua berkas per-syaratan izin telah lengkap pada 29 September 2014.Sementara rekomendasi dari BBWSSO di peroleh pada 29 September 2014.
Syarat pengajuan izin dinilai sudah lengkap, tetapi tidak dikeluarkan oleh Pemerintah.Penambang manual merasa janggal dengan dikembalikanya berkas pengajuan izin tambang di Merapi tersebut. Beberapa hal yang memicu kejanggalan di antaranya Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/434/KEP/25/2015 tentang wilayah pertambangan rakyat.Pemerintah Kabupaten Magelang dengan tegas melarang peng gunaan alat berat dalam melakukan penambangan pasir sesuai Perbup 11 tahun 2011 dan Perbup 26 Tahun 2014. Pemkab Magelang juga me-mastikan lokasi tersebut akan di-izinkan untuk penambang manual dan penambangan hanya boleh dilakukan dengan cara manual. Ketua Serikat Penambang Ma-nual Kabupaten Magelang Puno-kawan Fatkhul Mujib menyatakan, alasan berkas izin dikembalikan karena lokasi yang diajukan tidak termasuk dalam wilayah izin penambangan rakyat (WIPR). Akan tetapi masuk wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Dengan dikembalikan izin ter-sebut, lokasi yang ditambang oleh penambang manual saat ini ter-buka untuk diajukan izin usaha pertambangan (IUP). “Dengan kata lain lokasi tersebut akan diberikan kepada pengusaha bermodal besar dan para penambang manual siap-siap kehilangan pekerjaanya,” ungkapnya.Punokawan telah mengupayakan agar izin tersebut dapat diberikan ke penambang manual. Salah satu caranya dengan mengirimkan surat elektronik ke Gubernur Jawa Tengah untuk pengajuan audiensi langsung. Tujuannya mencari solusi dan memberikan pemahaman tentang kondisi pertambangan pasir di Magelang secara umum dan penambang manual. “Kami khawatir gubernur menda-patkan informasi yang keliru. Kami akan memberikan tambahan informasi,” jelasnya. (ady/ila/ong)