SLEMAN- Ketua Paguyuban Dukuh se-DIJ “Semar Sembogo” Sukiman Hadi Wijaya mengimbau kepada seluruh kepala dukuh untuk bersikap netral dalam Pilkada 2015 mendatang. Imbauan itu tidak lepas peran kepala dukuh sebagai sosok pimpinan pemerintahan ter-bawah yang kerap menjadi sasaran rujukan warga, untuk keperluan tertentu. Termasuk dalam bursa pemilihan umum atau pilkada.Nah, agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, Sukiman meminta koleganya tidak menjadi tim sukses atau turut campur dalam pemenangan salah satu calon. “Jika itu terjadi justru akan me-nyebabkan ketidaknyamanan warga,” ujar Sukiman di acara Syawalan Paguyuban Dukuh Sleman “Cokropamungkas” di Gedung Serba Guna Sleman kemarin (29/7).Para kepala dukuh juga diminta untuk tidak mengarahkan warga ke calon ter-tentu. Dengan iming-iming apapun, lanjut Sukiman, kepala dukuh tetap harus bekerja secara profesional dan proporsional tanpa terpengaruh tim pemenangan pilkada. “Konsisten dan fair,” ingat dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean itu.
Sukiman menegaskan, peran kepala dukuh cukup krusial dalam pelaksanaan pilkada. Selain menjadi pemangku dan pengayom masyarakat, mereka harus bisa meminimali-sasi potensi konflik dan polemik. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada berjalan lancar. “Yang semula baik, berakhir baik pula,” katanya.Pada momen itu, Sukiman menaruh harapan besar terhadap siapapun calon yang nantinya bakal memenngi pilkada. Siapapun yang menjadi pemenang, para kepala dukuh siap mengawal dan membantu menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan pejabat baru.Hanya, Sukiman ingin agar posisi dukuh lebih di-wongke. Tujuannya agar ke depan, para kepala dukuh turut dilibatkan dalam memikirkan kebijakan pembangunan Sleman. “Tur, yo kudu diopeni,” sindirnya.
Maksud Sukiman, pimpinan daerah se-tidaknya bisa turut mendorong kemajuan Cokropamungkas, melalui sumbangan dana. Itu demi keberlangsungan organisasi wadah para dukuh se-Sleman itu. Pada bagian lain, Sukiman berharap agar pemerintah daerah tak latah mengutak-atik aturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala dukuh. Seperti terjadi di beberapa daerah, pengisian jabatan kepala dukuh tak lagi dengan cara pemilihan, tapi tes tertulis. “Ini bukannya kemunduran demokrasi,” sindirnya.Sukiman berharap, pengisian kepala dukuh tetap dengan cara pemilihan rakyat. Sebab, tidak satupun regulasi dari daerah sampai pusat melarang pemilihan langsung kepala dukuh. Termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (yog/din/ong)