BANTUL – Kendati memiliki status yang sama, ternyata pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbeda. Pendapatan PNS di lingkungan Dinas Pen-dapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) paling tinggi dibanding SKPD lain.Kabid Anggaran DPPKAD Bantul Suyono menuturkan, honor PNS di setiap SKPD berbeda-beda. “Ini karena pem-berian honor PNS ter-gantung beban atau risiko kerjanya. Beban atau risiko kerja DPPKAD yang paling berat,” terang Suyono di kantornya, kemarin (29/7).
Suyono menguraikan beban kerja DPPKAD berkaitan dengan seluruh SKPD. Khususnya soal keuangan. DPPKAD turut bertanggungjawab atas konsekuensi hukum bila ada persoalan di salah satu SKPD. “Baik sebagai saksi atau narasumber,” ujarnya.Secara umum, kata Suyono, pendapatan PNS di seluruh SKPD meliputi gaji pokok, tunjangan kesejahteraan, dan honorarium kegiatan. Besarnya nominal pendapatan PNS ini disesuaikan dengan kepangkatan, golongan, dan keterlibatan dalam satu kegiatan. “Dan semua sudah ada ketentuan SHBJ-nya,” jelasnya.
Karena selalu terlibat dalam berbagai kegiatan tidak mengherankan honorarium PNS di lingkungan DPPKAD jauh lebih tinggi. Ini belum termasuk Insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah. Ya, staf dan pejabat DPPKAD mendapatkan tambahan pendapatan dari insentif ini. Menurutnya, besaran anggaran untuk membayar insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah mencapai 4 persen dari realisasi target pajak dan retribusi daerah. “Insentif ini sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.
Namun demikian, Suyono mengaku tak hafal dengan pendapatan insentif masing-masing pejabat dan staf DPPKAD. Yang pasti, insentif ini diberikan setiap tiga bulan sekali.Kasi Perencanaan Anggaran DPPKAD Surana Nugraha menambahkan, pemberian berbagai hono-rarium maupun insentif bagi pejabat dan staf DPPKAD memiliki payung hukum tersendiri.Payung hukumnya berbeda dengan SKPD lain.Lalu, apakah besaran honorarium dan insentif ini akan hilang ketika Single Payment (SP) diterapkan? Menurutnya, pola penerapan SP di berbagai daerah berbeda-beda. Belum ada satu model baku dalam penerapan SP. Meski begitu, Nugraha mengakui pemberian hono-rarium akan lebih merata jika SP diterapkan. “Jika SP diterapkan nanti DPPKAD boleh memilih antara SP atau insentif,” ungkapnya.Jika memilih SP memiliki konsekuensi staf dan pejabat DPPKAD tak akan mendapatkan insentif. Begitu pula sebaliknya. Staf dan pejabat tidak akan mendapatkan beragam tunjangan dan honorarium bila memilih insentif. (zam/din/ong)