GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
PENERTIBAN ALTAR: Petugas Satpol PP Kota Jogja mengawasi pekerja yang tengah membongkar landasan parkir kendaraan di Alun-Alun Utara Jogja, kemarin (29/7). Pembongkaran merupakan bagian dari penertiban parkir dan PKL yang ada di lokasi tersebut.
JOGJA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk menertibkan parkir dan aktivitas PKL di Alun-Alun Utara (Altar), dilaksanakan dengan ditandai pemasangan rambu-rambu larangan par dan berjualan, kemarin (29/7).
Pemasangan rambu-rambu larangan berlangsung hingga siang hari dengan penjagaan ketat petugas kepolisian dan Satpol PP. Papan larangan yang berbunyi ‘Perhatian, Semua Kendaraan Dilarang Parkir di Alun-alun Utara’ tersebut, dipasang di beberapa titik, sebelah timur, utara dan barat Altar.
Meski awalnya melakukan perlawanan, para juru parkir, PKL, yang umumnya ibu-ibu, dan para anggota Pelaku Ekonomi Alun-Alun Utara (Peta Altar) lainnya, hanya bisa termangu melihat petugas beraktivitas memasang larangan. Meski demikian, mereka berkumpul dan bertahan di sisi barat Altar.
Seperti diketahui, sejak awal liburan Lebaran lalu, Altar kembali dijadikan tempat parkir, aktivitas para PKL dan pelaku ekonomi lainnya. Pada hal, sebelumnya Altar steril dari aktivitas tersebut. Altar dilarang sebagai tempat parkir dan berjualan. Larangan tersebut untuk menunjang revitalisasi Altar.
Penataan Altar sudah dimulai sejak November 2014 silam. Untuk kepentingan itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIJ menganggarkan lebih dari Rp 3 miliar yang diambilkan dari dana keistimewaan (Danais). Uang tersebut untuk membiayai pembuatan resapan.
Selain itu juga dilakukan renovasi kandang macan yang menyedot dana Rp 1,3 miliar. Tempat itu diperuntukkan bagi PKL di Altar berjualan. Dinas PUP dan ESDM juga masih menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk gerobak 90 PKL yang selama ini berjualan di atas Altar.
Dalam penataan Altar juga diawali relokasi jukir yang kini menempati Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean. Kemudian, 350-an PKL yang mendapatkan fasilitas untuk berjualan di Pasar Ngasem, kandang macan, dan TKP Ngabean.
Namun tampaknya, relokasi tersebut belum menyentuh semua jukir dan PKL. Peta Altar mengklaim ada sekitar 50 jukir dan 500-an PKL yang setiap hari berjualan di Altar, harus kehilangan mata pencaharian yang disebakan adanya revitalisasi Altar tersebut. “Kami sudah ajukan surat keberatan kami ke DPRD DIJ dan DPRD Kota,” kata Ketua PETA, Praptono.
Di dewan tersebut, lanjut Praptono, mereka meminta untuk dipertemukan dengan dinas terkait. Ini agar bisa menemukan solusi bagi mereka. Sebab, mediasi di Altar yang difaslitasi Kapolsek Gondomanan Kompol Danang Kuntadi kemarin, mentok.
Lebih jauh Praptono menuturkan, penataan Altar yang menggunakan Danais telah menyengsarakan dirinya dan anggota PETA lainnya. “Gara-garanya Danais,” ujar Praptono di sela mediasi dengan tim Pemkot Jogja, kemarin.
Menurut Praptono, adanya Danais malah membuat masyarakat kecil seperti dirinya kesulitan mencari nafkah. Padahal, keberadaan Danais seharusnya untuk menyejahterakan masyarakan. “Masalahnya ada Danais, kami menjadi sengsara,” tandasnya.
Praptono mengklaim, dengan anggaran yang bernomenklatur isentif otonomi khusus tersebut, Altar yang selama ini bisa menjadi tempat mereka untuk mencari nafkah, malah menjadi kawasan eksklusif. “PKL dan jukir yang biasanya mencari uang dari wisatawan pengunjung keraton harus gigit jari,” lanjutnya. (eri/jko/ong)