MUNGKID – Pemkab Magelang memastikan berkas pengajuan izin pertambangan rakyat di sekitar Merapi sesuai prosedur. Namun, ada sedikit kekeliruan yang harus segera direvisi. Karena, wilayah yang diajukan pe-nambang manual merupakan wilayah izin usaha per tambangan atau kegiatan penambangan dengan alat berat. Sehingga, berkas pengajuan izin per-tambangan rakyat dikembalikan ke para penambang manual. “Sudah ada surat masuk ke kami dari provinsi soal pengem-balian berkas izin pertambangan rakyat (IPR). Ini terkait peta wilayah yang diajukan tidak sesuai. Yang diusulkan pe-nambang manual adalah IPR. Sementara wilayah yang di ajukan merupakan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP),” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) Kabupaten Mage-lang Sutarno kemarin (29/7).
Sutarno melanjutkan, ber-dasarkan peraturan, pengajuan izin pertambangan harus sesuai wilayah yang diajukan. Jika peta wilayah yang diajukan merupakan wilayah izin pertambangan rakyat (WIPR), maka tidak bisa diajukan untuk WIUP. Itu juga berlaku sebaliknya. “Berkas izin sudah dikembalikan (dari pemerintah povinsi ke penambang manual) untuk direvisi,” paparnya.Kepala Bidang ESDM, DPU ESDM Kabupaten Magelang Luis Taribaba menjelaskan, pada akhir 2014, penambang me-ngajukan 21 berkas izin di sekitar Merapi. Seiring berjalannya waktu, tiga berkas ijin tambang dicabut. Hingga akhirnya terdapat 18 berkas IPR. “Berkas izin penambang manual dikembalikan karena wilayah yang diajukan bukan IPR. Tetapi WIUP,” jelasnya.
Luis menjelaskan, pemerintah provinsi (pemprov) memiliki kewenangan penuh terkait pemberian izin pertambangan di sekitar Merapi. Berdasarkan UU Mineral Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 diatur tentang wilayah-wilayah pe-nambangan.”Memang dulu, ada diskresi berupa instruksi bupati yang menyebutkan di WIUP boleh dilakukan penambangan manual atau penambangan rakyat. Kemudian muncul UU Minerba Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian membuat kewe nangan perizinan pertambangan diserahkan ke provinsi,” papar Luis.Ia mengatakan, sejak pertama pihaknya berupaya membantu mempermudah keluarnya per-izinan penambangan manual. Saat ini, ia mengaku menunggu pengajuan kembali perizinan yang dikembalikan.”Waktu terakhir bertemu dengan perwakilan Punokawan beberapa waktu lalu,mereka bilang mau mengajukan baru, mau me-ngubah wilayahnya. Hingga sekarang belum ada pengajuan kembali. Sepanjang pengajuan di wilayah yang benar, tetap dibantu,” janjinya.
Luis memberikan kesempatan bagi penambang manual yang tergabung dalam Serikat Pe-nambang Manual Kabupaten Magelang Punokawan mengubah pengajuan izin.”Saya sudah sampaikan kepada mereka (Punokawan), perizinan yang kemarin tidak bisa diproses karena wilayah yang diajukan masuk dalam Wilayah Ijin Usaha Penambangan (WIUP) bukan Wilayah Ijin Penambangan Rakyat (WIPR). Kalau mereka tetap mau mengajukan izin menambang, berkas kemarin harus diubah dan diajukan baru,” jelasnya. (ady/hes/ong)