JOGJA – Kepala Badan Ling-kungan Hidup (BLH) Pemkot Jogja Irfan Susilo nampaknyaa sulit menghindari dari tuduhan dugaan korupsi proyek penga-daan pergola 2013. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jogja kemarin (29/7), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ernawati SH membeberkan peran Irfan sebagai Kuasa Pengguna Ang-garan (KPA). Sebagai kepala dinas sekaligus KPA, Irfan dinilai senga-ja memecah proyek pergola se-kaligus menunjuk Hendrawan sebagai rekanan proyek tersebut.”Akibat perbuatan terdakwa Irfan tersebut membuat negara mengalami kerugian,” kata Erna-wati saat membacakan dakwaan pada sidang yang diketuai hakim Barita Saragih SH.‬
Ernawati menerangkan, ikhwal bagi-bagi paket pekerjaan itu pada Oktober 2013. Kala itu, Irfan ditemui Hendrawan untuk me-minta jatah pekerjaan proyek pergola. Dalam pertemuan itu, Irfan menyetujui permintaan Hendrawan. Hanya, jaksa tidak menyebutkan secara rinci di mana pertemuan tersebut ber-langsung. Hendrawan menda-patkan jatah 26 paket pekerjaan pergola di 26 kelurahan yang tersebar di Kota Jogja. Proyek pergola untuk mendukung pro-gram Pengelolaan Ruang Ter-buka Hijau dan Peningkatan Taman Kota. Total nilai pagu anggaran 26 paket sebesar Rp 4,4 miliar.”Proyek sengaja dipecah agar terdakwa dapat melakukan peng-adaan penunjukan langsung, tidak melalui lelang terbuka,” ungkap Ernawati.
Setelah mendapatkan jatah 26 paket, Hendrawan menghubungi lima orang koleganya yang memi-liki perusaaan agar dapat diajak bekerja sama, sekaligus membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dengan BLH. Dari 26 paket proyek tersebut Hendrawan mendapatkan fee atau imbalan sebesar Rp 600 juta. “Se-banyak 26 paket proyek tersebut oleh lima teman Hendrawan ma-sih dialihkan ke 26 perusahaan lain,” jelas Ernawati.Setelah proyek berlangsung, Hendrawan dan lima koleganya menyerahkan dokumen ke Sury-adi sebagai Pejabat Pembuat Ko-mitmen (PPK) proyek pergola. Mereka meminta pembayaran proyek pergola dicairkan 100 per-sen, Rp 3,9 miliar.‬ Karena atas perintah Irfan, Suryadi menanda-tangani dokumen tersebut. Pada-hal, pekerjaan proyek pergola belum rampung sampai 100 persen.”Perbuatan terdakwa Irfan dan terdakwa Suryadi dengan menan-datangani dokumen sebagai sya-rat terbitnya surat perintah pem-bayaran, padahal pengerjaan proyek belum selesai telah me-langgar aturan,” tegas Ernawati.
Atas perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian keu-angan negara Rp 1,2 miliar. Ke-rugian itu atas audit Inspektorat Pemkot Jogja pada 2014. Keru-gian itu merupakan angka selisih antara harga kontrak dengan harga realisasi, denda keterlam-batan, pengembalian kelebihan bayar, dan pembayaran denda keterlambatan.‬ ‪Mereka dianggap melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, jo pasal 18 UU Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‬Menanggapi dakwaan jaksa, penasihat hukum para terdakwa mengatakan, pihaknya akan mengajukan nota keberatan pada sidang lanjutan pekan depan. “Kami akan ajukan eksepsi (nota keberatan),” kata penasihat hukum Irfan, Chrisna Harimurti SH usai persidangan. (mar/jko/ong)