Setiaky/Radar Jogja
HUKUMAN KORUPTOR: Alissa Wahid saat menyampaikan hasil Halaqah Nasional Alim Ulama Nusantara di Jogja, kemarin (29/7).
JOGJA – Jelang Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang Agustus nanti, belasan kiai NU kembali mengeluarkan fatwa bagi pelaku korupsi. NU merekomendasikan para pelaku korupsi dihukum mati. Hanya, hukuman mati itu dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi secara berulang-ulang.
Hukuman mati bagi koruptor tersebut sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. “Hukuman mati itu bila perilaku korupsi dilakukan secara terus menerus,” kata KH Umar Farouq dalam jumpa pers di Hotel Santika Jogja, kemarin (29/7).
Menurut Umar, fatwa hukuma mati tersebut merupakan hasil diskusi puluhan kiai pada Halaqah Nasional Alim Ulama Nusantara oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian. Fatwa hukuman mati merespons atas perilaku korupsi di kalangan pejabat negara dan masyarakat yang kian parah.
“Dahulu kami belum mengeluarkan hukuman mati bagi koruptor, karena mempertimbangakan hak asasi manusia (HAM). Tetapi, kondisi sekarang sudah berbeda. Korupsi di negeri ini semakin parah,” tandas Umar.
Senada disampaikan Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin. Menurutnya, hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, berupa hukuman mati. Jika negara tidak memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, negara Indonesia akan semakin terpuruk. Sebab, perilaku korupsi dapat memicu terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial. “Tapi, penjatuhan hukuman mati sangat tergantung dengan keputusan hakim,” kata Kiai Ishomuddin.
Selain mengeluarkan fatwa hukuman mati, alim ulama NU mengingatkan kepada aparat penegak hokum, seperti kepolisian, jaksa, KPK, dan hakim agar serius dalam menangani kasus korupsi. Sebab, tindakan penggelapan uang negara, penyuapan, pencurian, penguasaan ilegal, penjarahan atau perampasan, penyalahgunaan wewenang, memakan harta haram, perampokan, dan mengaburkan asal-usul harta, adalah perbuatan haram. “Menyelamatkan NU dari korupsi berarti ikut menyelamatkan Indonesia dari korupsi,” ingatnya.
Ketua Bidang Non Litigasi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Wilayah NU (PWNU) DIJ Hifdzil Alim mengatakan, setahun lalu lembaganya pernah melakukan riset tertutup di kalangan kiai dan pesantren. Hasilnya, para kiai masih belum mengerti hukum positif tindak pidana korupsi.
Setidaknya, ada 10 persen dari ratusan kiai yang menjadi responden belum memahami hal tersebut. “Kiai merupakan panutan masyarakat, sehingga perlu memiliki pemahaman lebih tentang tindak pidana korupsi,” kata Boy, sapaan akrab Hifdzil Alim.
Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan, pihaknya akan membangun jaringan gerakan antikorupsi di kalangan pesantren. Harapannya, gerakan ini bisa membantu negara dalam memberantas korupsi. “Kami akan gandeng santri,” pinta Alissa. (mar/laz/ong)