FRIETQI SURYAWAN/RADAR JOGJA
SIAP AKOMODIR: Mentan Amran Sulaiman minta petani tembakau tingkatkan produktivitas agar impor bisa ditekan.
MAGELANG – Selain menghasilkan rekomendasi, Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang berlangsung di Kota Magelang juga berhasil membentuk kepengurusan baru. Kegiatan yang di Hotel Trio tersebut diikuti 68 delegasi dari 90 DPC dan DPD APTI. Secara musyawarah dan mufakat, munas menghasilkan susunan pengurus untuk periode 2015-2020. Tanpa proses voting, peserta menyepakati untuk menunjuk H. Tarmuji dari Jawa Tengah sebagai ketua umum APTI dan jabatan Sekjen APTI dipegang Safrudin dari Jawa Barat, dan Bendahara Umum adalah Imron dari Jawa Timur.”Dari awal, kami ingin menghindari voting dalam pembentukan kepengurusan. Inginnya secara musyawatah dan mufakat,” tegas Ketua Panitia Munas ke-3 APTI, Agus Setyawan, kemarin (29/7).
Pada kesempapatan tersebut, APTI menge-luarkan rekomendasi soal penolak impor tembakau yang terus meningkat. Bahkan, sekarang mencapai 150 ribu ton per tahun. Asosiasi ini menginginkan pemerintah melakukan pembatasan impor tembakau atau paling tidak APTI dilibatkan pemerintah pusat dalam pengaturan impor dan ekspor tembakau.”Impor tembakau sebanyak 150 ribu ton berarti mendekati 50 persen kebutuhan tembakau Indonesia setahun,” ungkapnya.Selain itu, APTI minta Presiden RI tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan melawan kebijakan eksesif yang merupakan turunan dari pedoman FCTC. Pemerintah harus menaikan prosentase alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari 2 persen menjadi minimal 15 persen untuk petani tembakau. Karena, dalam APBN 2015 ada Rp 136 triliun dari hasil cukai tembakau. Hanya, hasil yang kembali pada para petani tidak lebih dari 2 persen.”Kami juga mendorong Presiden RI segera membahas dan menetapkan RUU per-tembakauan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di hadapan Mentan, Agus mengemukakan soal luasan lahan pertanian tembakau yang terus berkurang di Indonesia. Selain banyaknya proses importir, faktor lain adalah adanya perusahaan rokok luar negeri yang marak beredar, sehingga meredupkan popularitas tembakau lokal.Menanggapi sejumlah tuntutan tersebut, Mentan Amran Sulaiman berjanji menga-komodir keluhan dari para petani tembakau dan meneruskan pada presiden. Terutama soal impor tembakau agar ada pengurangan.”Kalau beras bisa dihentikan impornya, kenapa tembakau tidak. Indonesia punya jutaan petani beras dengan produktivitas sangat tinggi, tapi kenapa harus impor. Terbukti, saat ini pangan kita muncul dari produk lokal sendiri,” tegas Amran.Saat ini, impor tembakau di Indonesia mencapai 150 ribu ton per tahun dengan nilai sekitar Rp 50 triliun. Amran minta pada petani tembakau terus meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, agar barang impor bisa ditekan. (dem/hes/ong)