GUNUNGKIDUL – Hingga saat ini, Pemkab Gunungkidul masih belum menyerahkan separo lebih raperda ke legislatif. Dari total 24 raperda yang ada, sebanyak tiga belas raperda belum diserahkan ke DPRD Gunungkidul. Padahal raperda tersebut sudah sangat mendesak untuk diselesaikan. Wakil Ketua Banleg DPRD Gunung-kidul Ari Siswanto mengatakan, dalam program legislasi daerah (prolegda) 2015 direncanakan membahas 24 raperda.
Namun sampai berakhirnya semester pertama baru menyelesaikan sebelas raperda menjadi perda. “Jadi, masih ada sisa tiga belas ra-perda yang sampai saat ini belum diserahkan dari eksekutif ke kami,” kata Ari, kemarin (30/7).Oleh karena itu, politikus PKS ter-sebut mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan raperda yang masuk prolegda 2015.
Adapun beberapa raperda yang sudah di-selesaikan di antaranya pemakaian kekayaan daerah, Pilkades, retribusi penjualan produk usaha daerah. Juga perda administrasi kependudukan, dan penanggulangan kemiskinan. “Kami tidak tahu alasannya apa, apakah karena masa transisi atau bagaimana, sehingga sampai saat ini belum ada sisa yang masuk,” tegasnya. Menurut Ari, jika pemkab serius dalam mengerjakan raperda maka bisa diselesaikan sehingga tidak me-numpuk. Dewan sudah menyiapkan tiga pansus. Jika satu pansus bisa menyelesaikan dua perda, maka bisa diselesaikan sebelum akhir tahun.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Hukum Setda Gunungkidul Hery Sukaswadi tidak menampik terjadinya penumpukan raperda di eksekutif tersebut. Dia mengatakan, sampai saat ini masih terus membahas sisa raperda. Hery mengatakan, target penyerahan raperda ke dewan di lakukan pada Agustus besok. Harapannya segera dibahas dengan dewan. “Mungkin yang bisa diselesaikan dua sampai tiga raperda, akan di-serahkan pertengahan Agustus,” ucap-nya. (gun/ila/ong)