PARA pendahulu dan pejuang bangsa kita selalu menyatakan keinginannya untuk me-wujudkan kemerdekaan, mereka tidak meng-gunakan istilah kebebasan. Rupanya, sejak awal merdeka mereka sangat memahami dan menyadari bahwa kata kemerdekaan lebih tepat daripada kebebasan. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bebas menentukan nasibnya sendiri, artinya nasib bangsanya bukan sekadar nasib individu atau nasib kelompok tertentu. Oleh karena itu, bangsa yang merdeka bukan bangsa yang bebas. Melainkan justru menjadi bangsa yang membuat berbagai regulasi sendiri, bangsa yang penuh aturan demi mewujudkan cita-cita bersama.Setelah adanya kemerdekaan, tanpa segera diikuti berbagai regulasi dan aturan maka bisa dipastikan akan terjadi perpecahan, kehancuran, bahkan bisa hilang kembali kemerdekaannya.
Kebebasan yang diartikan sebagai hidup di atas dominasi dirinya sendiri, maka bisa menjadi bebas tanpa aturan dan tidak terkendali. Segala aturan yang ditujukan untuk menge-depankan kepentingan umum dan mengatur atau membatasi individu dirasakan sebagai pelanggaran kebebasan. Sejak reformasi digulirkan nuansa kebebasan seolah menjadi cita-cita baru setelah sekian lama bangsa kita mengisi dan mensyukuri kemerdekaan dengan pembangunan berbagai sektor kehidupan. Kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan pers, bahkan kebebasan pergaulan semua bisa dijamin undang-undang. Muda-mudi yang suka sama suka, masing-masing sudah dewasa dan belum berkeluarga kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan santun. Mereka tidur bersama di hotel berbintang tidak meresahkan warga, kebebasan ini sangat menyesatkan tetapi hukum sulit mempersalahkan.
Kasus lain seorang mahasiswi 18 tahun yang hamil diluar nikah dan periksa kepada dokter kebidanan. Maka dokter berinisiatif menjelaskan kasus itu kepada orang tuanya, karena memerlukan perhatian dan perawatan khusus. Alhasil, mahasiswi tersebut tidak terima dan melaporkan dokter dan orang tua ke polisi lantaran membuka rahasia pasiennya. Mahasiswi yang sudah dewasa merasa bebas berbuat tidak harus dilindungi dan dikontrol orang tua, kebebasan mahasiswi ini dijamin undang-undang. Dokter dan orang tuanya bisa dipersalahkan dan harus menanggung pidana, meskipun tujuan mereka membatasi kebebasan anak untuk cita-cita mulia men-ciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia.Warga masyarakat dan pemerintah suatu saat bisa seperti orang tua dan anaknya. Jika kebebasan individu itu tetap akan dipertahankan tanpa adanya kesadaran tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Maka banyak kepentingan umum yang diperjuangkan oleh pemerintah (“bapaknya”) tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan kebebasan “anaknya” (individu /warganya). Pemerintah bisa setiap saat diperkarakan melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Dan, atas nama kebebasan banyak program pembangunan untuk kepentingan umum yang selalu akan dianggap melanggar hak dan ke-bebasan individu.Program pembangunan bandara di Kulonprogo tidak bisa dilepaskan dari kajian di atas. Ada 43 warga yang melakukan gugatan PTUN terhadap IPL Gubernur DIJ, dari sekitar 200 warga yang belum setuju. Jumlah itu dari total sekitar 2.600 sertifikat lebih yang harus di-bebaskan, sehingga bisa dilihat bahwa jauh lebih besar warga masyarakat yang setuju dan bersedia lahannya dijadikan lokasi bandara. Di luar itu, ratusan ribu warga sangat berharap akan manfaat besar kehadiran bandara di Kulonprogo. Bahkan jutaan penumpang per tahun sangat membutuhkan pelayanan transportasi udara melalui Bandara Adisutjipto Jogjakarta.
Adanya rencana pembangunan bandara di Kulonprogo, sangat membius, menggerakkan dan membangkitkan masyarakat untuk mempunyai harapan besar hidup sejahtera di Kulonprogo. Selama ini belum pernah terbayang “senjata pamungkas” apa yang bisa cepat menjadi solusi (“bisa ngusadani”) membedah Kulonprogo. Wilayah yang selama ini di DIJ relatif terpinggirkan dari koneksitas keramaian kota dan juga masih relatif banyak kemiskinan (BPS 2013: angka kemiskinan di Kulonprogo 21,3 persen). Bandara adalah salah satu harapan untuk mengubah wajah Kulonprogo, dan juga akan memberi wajah bagi DIJ. Seperti yang pernah disampaikan Ngarso Dalem, bahwa Kulon-progo bisa menjadi pintu masuk dan wajahnya Jogjakarta.
Harapan lebih terasa ketika nama baru bandara itu dalam proposal dikenal dengan New Yogyakarta International Airport yang disingkat NYI A. dan warga sering memanjangkan menjadi NYI Ageng Serang. Dari sini dapat dipahami bahwa kepen tingan pembangunan bandara adalah kepentingan umum layaknya membangun jalan, jembatan, sekolah dan tempat ibadah. Meskipun tidak bisa terlepas dari gesekan kepentingan kebebasan individu. Teh Celup berharap di bulan Agustus bulan kemerdekaan RI, bisa dijadikan refleksi bagi warga masyarakat dan bisa mewarnai pemahaman tentang makna kemerdekaan yang jauh berbeda dengan kebebasan. (***)