JOGJA – Fatwa PBNU mengenai hukuman mati bagi koruptor (Radar Jogja, edisi ke-marin), mendapat dukungan para pegiat antikorupsi. Aktivis antikorupsi Jogjakarta, Tri Wahyu KH menilai, langkah kiai dan alim ulama NU tersebut patut diapresiasi. Sebab, perilaku korupsi oleh oknum pejabat negara dan swasta di Indonesia kian parah. Terbukti, hampir setiap bulan ada saja pe-jabat negara di negeri ini yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi
Misalnya, bupati, wali kota, gu-bernur, kepala dinas, menteri, pimpinan BUMN/lembaga ne-gara atau mantan pejabat negara.”Fatwa PBNU tersebut semakin memperkuat tekad kami dalam menyuarakan perang terhadap korupsi, dan gerakan antiko-rupsi,” kata Tri Wahyu kepada Radar Jogja kemarin (30/7).Hanya, direktur Indonesian Corp Monitoring (ICM) itu me-minta kepada PBNU, kiai, dan alim ulama NU tak sekadar mengeluarkan fatwa. Sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU dituntut aktif menyuarakan gerakan antiko-rupsi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk menolak penerbitan surat perin-tah penghentikan penyidikan (SP3) kasus korupsi.”NU dan kiai-kiai jangan se-kadar mengeluarkan fatwa. Mari kita bergerak sama-sama, bila perlu turun ke jalan untuk menyuarakan antikorupsi dan menolak SP3 korupsi,” tandas aktivis yang selalu memantau sidang perkara dugaan korupsi di Jogjakarta ini.
Tri Wahyu menambahkan, sebelum fatwa hukuman mati bagi koruptor dikeluarkan oleh PBNU, pemerintah sudah men-gaturnya. Dengan tegas, UU Tindak Pidana Korupsi menga-tur hukuman mati bagi koruptor. Hanya, hukuman itu ditujukan kepada pelaku korupsi dana bencana alam dan korupsi yang membuat krisis ekonomi di tanah air. Namun demikian, hingga kini belum ada satu pun penga-dilan yang menjatuhkan huku-man mati terhadap pelaku ko-rupsi dana bencana alam.”Aturan hukuman mati bagi koruptor sudah ada, kini tinggal jaksa dan hakimnya berani atau tidak,” sindir Tri Wahyu.
Tri Wahyu juga mengapresia-si keputusan PBNU yang men-gharamkan menerima hadiah dari calon kepala daerah atau tim suksesnya jelang pilkada. Menurutnya, keputusan tersebut sangat tepat. Sebab, biasanya jelang pilkada, banyak calon kepala daerah/tim sukses yang sengaja mendatangi kiai/ulama untuk meminta dukungan/restu, kemudian memberikan sebuah imbalan/hadiah.”Tidak ada makan siang gratis. Pemberian pasti ada imbalannya. Ketika calon kepala daerah da-tang ke kiai kemudian membe-rikan uang atau sumbangan, tentu sang calon ini akan berpi-kir bagaimana mengembalikan modal tersebut ketika lolos se-bagai kepala daerah,” ingat Tri Wahyu.
Terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hif-dzil Alim mengatakan, sudah saatnya kiai dan ulama menjadi motor antikorupsi. Sebab, kiai merupakan sosok yang men-jadi rujukan bagi masyarakat ketika merespons sebuah ma-salah negara dan masalah yang ada di sekitar masyarakat.”Kiai harus bisa berpikir kritis ketika menerima hadiah dari calon kepala daerah atau pejabat negara. Kiai harus berani tanya dari mana uang yang digunakan untuk membantu pesantren atau masjid. Jangan asal terima ha-diahnya,” kata Hifdzil, kemarin.
Rais Syuriah PBNU, KH Ahmad Ishomuddin mengingatkan, para kiai, ulama, dan pengasuh pondok pesantren berhati-hati ketika menerima hadiah. Sebab, jelang pilkada serentak saat ini, biasanya para kandidat ramai-rami berkunjung ke ulama dan kiai untuk meminta restu. Sela-njutnya, sang kandidat membe-rikan hadiah bisa berupa uang atau barang lainnya. “Uang tersebut dapat dikate-gorikan sebagai upaya penyua-pan atau pencucian uang,” kata Kiai Ishomuddin usai mengikuti Halaqah Alim Ulama Nusan-tara di Hotel Santika beberapa waktu lalu.Menurutnya, ada ulama yang tidak sadar bahwa hadiah yang diberikan calon kepala daerah atau pejabat merupakan modus praktik pencucian uang. Se-hingga, tak heran bila ada pon-dok pesantren yang sampai ikut terseret dalam pusaran korupsi dan kasus pencucian uang. “Ki-ai harus bisa bersikap kritis. Berani menolak bila asal usul uang tersebut tidak jelas dan halal,” tambah Ishomuddin. (mar/jko/ong)