BANTUL – Penerapan single payment (SP) bisa menjadi ka-bar buruk bagi staf dan pejabat yang menerima insentif pemu-ngutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah. Ini karena insentif yang nomi-nalnya cukup besar akan hilang bila SP diterapkan. “Insentif sudah nggak ada lagi karena dilebur menjadi satu,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap-peda) Trisaktiana, kemarin (30/7).
Tri menguraikan ada dua istilah dalam SP. Yakni, fix cost, dan variable cost. Fix cost diantaranya berkaitan dengan tunjangan kepangkatan, golongan, pendi-dikan dan lamanya pengabdian seorang PNS. Adapun variable cost berkaitan dengan honora-rium kegiatan.
Nah, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah ini akan dimasuk-kan dalam salah satu komponen dalam SP tersebut. “Bagi PNS yang memiliki tanggung jawab berat poinnya dibedakan dan lebih tinggi,” ungkapnya.
Kebijakan ini, kata Tri, untuk memberikan reward kepada staf dan pejabat yang memiliki tanggung jawab lebih berat. Misalnya, staf dan pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).Menurutnya, ada beragam persiapan yang diperlukan dalam penerapan SP. Selain kesiapan PNS, penerapan SP juga mem-butuhkan perangkat sistem khusus. “Di triwulan pertama atau kedua 2016 komputer dan sistem sudah siap,” terangnya.
Meskipun begitu, Tri belum dapat memastikan apakah SP bisa diterapkan pada 2016 atau tidak. “Saya nggak tahu jika di pertengahan tahun anggaran bisa atau tidak,” urainya.Tri berpendapat penerapan SP tidak diatur dalam perundang-undangan. Dalam PP No.69/2010 hanya disebutkan istilah remu-nerasi. Meski begitu, penerapan SP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Ya ini remunerasi dengan model sing-le payment. Kalau kami mene-rapkan remunerasi jelas tidak mungkin karena harus menam-bah anggaran,” bebernya.
Toh, melalui SP ini pemberian honorarium kegiatan akan lebih adil. PNS yang aktif akan ba-nyak mendapatkan pendapatan. Sebaliknya, PNS malas dipasti-kan pendapatannya akan menurun.”Bagi yg malas harus takut kalau pendapatannya ber-kurang,” kelakarnya.Kabid Penagihan DPPKAD Trisna Manurung mengatakan, seluruh staf dan pejabat DPPKAD mendapatkan insentif pemun-gutan pajak daerah. Pemberian insentif ini didasarkan PP No. 69/2010. “Insentif pungutan tahun ini dianggarkan Rp 4,1 miliar,” sebutnya. (zam/din/ong)