JOGJA – Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan akan mulai Agustus ini, Dinas Sosial (Dinsos) DIJ sudah menyiapkan sebanyak 1.153 tangki air yang akan disistribusikan ke masyarakat. Sudah ada empat kabupaten di DIJ yang mengajukan bantuan droping air ke dinas ini.
“Sementara ini sudah ada permintaan droping air dari Bantul sebanyak 170 tangki, Sleman 50 tangki, Kulonprogo 125 tangki, dan yang paling banyak dari Gunungkidul 300 tangki,” jelas Kepala Dinsos DIJ Untung Sukaryadi ketika dihubungi kemarin (3/8).
Menurutnya, Dinsos DIJ hanya support kebutuhan droping air bersih sesuai dengan permintaan kabupaten dan kota. Untung mengatakan tidak ada persiapan khusus menghadapi musim kemarau kali ini. Sebanyak 1.153 tangki air itu didistribusikan mulai Agustus hingga Oktober nanti.
Seribu lebih tangki air itu berasal dari dana APBD sebanyak 553 tangki dan dari APBN sebanyak 600 tangki. “Yang jelas sudah disiapkan 1.153 tanki untuk distribusi Agustus, September, dan Oktober,” ungkapnya.
Jumlah tangki air itu masih ditambah dengan bantuan dari kalangan swasta, melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun begitu, antuk jumlah tangki dari perusahaan ini, Untung mengaku tidak memiliki data pasti, karena langsung disalurkan ke masyarakat.
Ia menambahkan, jika nantinya musim kemarau tahun ini sesuai prediksi akan lebih panjang dan butuh droping air yang lebih banyak, tidak menutup kemungkinan akan diajukan dana tambahan melaui APBD perubahan. “Yang kami persiapkan sama seperti tahun lalu, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan diajukan melalui (APBD) Perubahan,” ungkapnya.
Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtamarta Jogja Dwi Agus Triwardoyo menegaskan memasuki musim kemarau pihaknya masih memiliki stok air yang cukup bagi pelanggannya. Menurutnya, sampai awal Agustus ini belum ada pelanggan yang mengeluhkan kekurangan air.
Pihaknya mengklaim, air PDAM Tirtamarta tetap mengalir 24 jam kepada seluruh wilayah 45 kelurahan di 14 kecamatan. “Kalaupun ada satu dua yang sering agak rendet, karena kemungkinan listrik di lokasi tersebut mati. Tapi secara keseluruhan masih lancar kok,” tandasnya.

Perda Penanggulangan Bencana Segera Direvisi


Pemprov DIJ berkeinginan mengubah Perda No 8/2010 tentang Penanggulangan Bencana di DIJ karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Revisi perda dilakukan untuk menyesuaikan kondisi kebencanaan serta penanganannya di provinsi ini.
“Perda 8/2010 ini sudah lima tahun, harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada,” uajr Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Gatot Saptadi. Revisi dilakukan pada beberapa hal saja, tidak semuanya.
Menurut dia, ada sekitar 20 persen tambahan yang dibutuhkan untuk bisa mengomodasi penanggulangan bencana di DIJ. Salah satunya soal teknis penanganan bencana dan penganggarannya lebih cepat dan payung hukumnya lebih kuat.
Gatot mencontohkan, penanganan bencana abu vulkanik erupsi Gunung Kelud lalu. Saat Gubernur DIJ HB X mengeluarkan status tanggap darurat, penanganan tidak secara cepat bisa dianggarkan karena terbentur regulasi. Anggaran baru bisa dikeluarkan setelah tiga hari sejak status tanggap darurat dikeluarkan. “Kita juga harus hati-hati supaya tidak jadi masalah nantinya,” jelas dia.
Gatot menerangkan sumber anggaran pendanaaan penanggulangan bencana berasal dari APBD DIJ melalui pos Bantuan Tidak Terduga (BTT). “Prinsipnya agar payung hukumnya lebih kuat, serta tidak ada temuan,” tegasnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mengatakan, revisi Perda tentang Penanggulangan Bencana memang menjadi prioritas pembahasan. Revisi itu sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2015 DPRD DIJ. “Dalam waktu dekat dibentuk pansus,” ujarnya. (pra/laz/ong)