SETIAKY/RADAR JOGJA
JOGJA – Meskipun Indonesia telah 17 tahun memasuki era Reformasi, ancaman terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) masih berlangsung hingga saat ini. Daerah-daerah seperti Papua dan Aceh masih dalam situasi khusus dan iklim ketakutan, serta harus mendapatkan perhatian dengan pendekatan keamanan, walaupun tidak lagi menjadi daerah operasi militer (DOM).
Hal itu diungkapkan komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila saat acara diskusi publik bertajuk Merumuskan Bentuk Perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia, di Jogja, kemarin (3/8). Selain Siti Noor Laila, panitia juga menghadirkan Eko Riyadi dari Pusat Studi HAM (Pusham) UII dan AKBP M. Marpaung dari Polda DIJ.
“Di negara yang otoriter, pembela HAM selalu menjadi sosok yang disasar. Seakan mereka berhadapan dengan negara. Meskipun mereka bagian dari kelompok yang memperjuangkan demokrasi dan HAM,” kata Noor Laila.
Bahkan sebelum reformasi, lanjut Laila, aktivis yang banyak menerima ancaman perlu dilarikan ke luar negeri agar tidak dipenjara. Pada saat masa transisi itu, tuntutan yang ditujukan pembela HAM cukup gencar.
“Di Jogja saat itu ada wartawan Udin dan aktivis lain seperti Munir. Di lingkup lokal juga banyak. Artinya era reformasi dari otoriter ke demokrasi tidak ada perubahan nasib pembela HAM. Masih banyak yang mengalami ancaman kekerasan, penjara sampai ada yang meninggal,” terangnya.
Karena itu, menurutnya, negara dalam hal ini aparat penegak hukum perlu bertanggung jawab menjamin keselamatan dan hak-hak pembela HAM. “Dalam teori kontrak sosial, yakni antara negara dengan rakyatnya, negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi warga Negara,” terangnya.
Kewajiban melindungi itu, katanya, mengharuskan negara bertindak untuk mencegah pelanggaran HAM terhadap pembela HAM. “Hanya saja sampai saat ini belum ada perubahan mendasar pada struktur kekuasaan negara yang menjamin pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya perlindungan pembela HAM,” ujarnya.
Sementara itu AKBP M. Marpaung mengatakan, penegakan hukum mempunyai perbedaan dengan penegakan HAM. Penegakan hukum bertujuan mewujudkan cita-cita hukum berupa ketertiban, kepastian hukum dan keadilan. “Sedangkan penegakan HAM bertujuan mewujudkan nilai-nilai etika dan moral universal yang secara implisit terkandung nilai penegakan hokum,” paparnya.
Dari data Kontras tahun 2013-2014, jurnalis sebagai salah satu yang memperjuangkan HAM mengalami paling tinggi tindak penganiayaan (33 kasus) dan intimidasi (38) dibanding profesi lain seperti aktivis dan advokat. Sedangkan polisi menjadi yang paling banyak dilaporkan dengan 12 kasus, diikuti pemda dengan 4 kasus dan preman 3 kasus. (cr3/laz/ong)