JOGJA – Penyebab kekeringan di DIJ tidak hanya disebabkan faktor alam saja. Ada faktor lain, misalnya maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian serta pembangunan yang tidak memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ dengan Komisi A DPRD DIJ kemarin (4/7). “Problem kekeringan tidak sekadar peristiwa alam, tapi juga disebabkan persoalan lain, seperti penegakan Perda RTRW dan peralihan lahan pertanian menjadi nonpertanian,” jelas Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto.
Menurut Eko, berdasarkan data Dinas Pertanian DIJ, setiap tahunnya terdapat alih fungsi lahan pertanian di DIJ mencapai 250 hektare. Beralihnya lahan pertanian menjadi nonpertanian menyebabkan wilayah resapan air juga berkurang. Secara khusus, pihaknya menyoroti tentang alih fungsi lahan pertanian.
“Terutama di wilayah Sleman, yang beralih menjadi kawasan properti seperti apartemen maupun hotel. Sleman ini yang paling ugal-ugalan,” ujarnya.
Politisi PDIP ini pun mengingatkan DIJ sudah memiliki Perda No 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, yang sudah menyebutkan luas lahan pertanian di masing-masing kabupaten. Selain itu, pihaknya juga mengkritisi kurangnya perlindungan kawasan sungai. Terbukti dengan banyaknya bangunan yang dibangun di sepanjang sungai. “Kami mendesak penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang, menghentikan alih fungsi lahan dan pembangunan yang menabrak aturan harus dihentikan,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya merencanakan rapat gabungan dalam menghadapi kekeringan, yang melibatkan lintas instansi. Terlebih pengaruh kekeringan tidak hanya berpengaruh pada manusia saja. Kekeringan juga berakibat pada langkanya pakan ternak. “Seperti yang ada di Prambanan, peternak harus membeli pakan dari luar, yang artinya menambah beban ekonominya,” jelas Eko.
Sementara itu, Kepala BPBD DIJ Gatot Saptadi mengatakan, pihaknya melihat dari kondisi riil di lapangan. Diakui, penyebab kekeringan juga bisa karena perubahan iklim atau alih fungsi lahan. Tapi, jelas Gatot, hal itu bukan ranahnya untuk menanggapi. “Silakan itu dari teman-teman lingkungan hidup. Kalau kami hanya melihat kondisi riil kekeringan,” jelasnya.
Sementara itu untuk status darurat kekeringan, DIJ belum mengeluarkan, meski Kabupaten Bantul sudah menetapkan status ini. Menurut dia, BPBD DIJ hanya menunggu pengajuan dari kabupaten dan kota.
Gatot menambahkan saat ini BPBD DIJ juga sudah siap melakukan droping air bersih. Pihaknya juga mendorong swasta untuk ikut memberikan bantuan air bersih ke masyarakat.
“Siapa saja bisa melakukan droping air, termasuk swasta atau Dinas Sosial. Yang penting dikoordinasikan supaya penyalurannya merata,” pesannya. (pra/laz/ong)