GUNUNGKIDUL – Plt Bupati Gunungkidul Budi Antono mulai beraksi. Salah satu kebijakan andalannya memperketat peng-gunaan anggaran. Salah satunya mengintensifkan rapat yang bakal digelar setiap bulan. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, jadwal kegiatan sudah disusun. Setiap tanggal 25 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diwajibkan melakukan rekapitulasi penggunaan anggar-an, dan diserahkan ke dinas pen-dapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah (DPPKAD) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.”Jika semua penyerapan sudah masuk, setiap tanggal 17 akan di-lakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian di masing-masing SKPD,” kata Budi Antono, kemarin (4/8).
Dia berharap, penyusunan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan secara sistematis dan tidak sekadar asal susun sehingga tidak membingungkan. Dalam rapat nanti, juga akan disajikan data pembanding dari penyerapan anggaran di bulan sebelumnya.”Kalau seperti itu, perkem-bangan setiap bulan bisa terlihat. Keuntungan lain, kalau ada masalah bisa diketahui saat itu juga dan langsung bisa dicarikan solusi,” ujarnya.Anton, sapaannya, mengakui, pada semester pertama 2015 pe-nyerapan anggaran SKPD meleset dari target awal sebanyak 32 persen dari total serapan anggar-an. Namun begitu, pihaknya tidak khawatir lantaran deviasi sebesar dua persen masih diambang batas toleransi.”Secara umum masih hijau dan tidak perlu khawatir karena me-lesetnya tidak sampai sepuluh persen,” tegasnya.
Dia membeberkan, dari beberapa SKPD yang memiliki serapan ang-garan minim salah satunya ada di dinas pendidikan pemuda dan olahraga (disdikpora). Dari kete-rangan yang diperoleh dari Kepala Disdikopra Sudodo, kondisi demi-kian terjadi karena dana pendam-pingan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 dari pemerintah pusat baru cair di anggaran perubahan.”Saya sudah tanya ke dinas dan mereka optimistis bisa menyele-saikan masalah ini dengan catatan dana bisa dicairkan paling lambat Oktober,” ungkap Anton.Karena itu, agar penyerapan anggaran maksimal, pertemuan dengan unit layanan pengadaan (ULP) dan sejumlah SKPD akan digelar. Diharapkan, pertemuan itu memberikan solusi sehingga penyerapan berkaitan dengan paket lelang bisa lebih maksimal. Dijelaskan, tahun ini ada 128 paket lelang dan baru selesai separo. “Adapun masalah lainnya dari sekitar 1.900 paket penunjukkan langsung didominasi hibah dan bantuan sosial sehingga pencairan harus dikoordinasikan dengan Pemprov DIJ, karena terbentur UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” ujarnya. (gun/ila/ong)