SETIAKY/RADAR JOGJA
MENOLAK: Para pedagang kecil dari Pugeran dan Krodan saat demo ke kantor perwakilan ORI di Jalan Wolter Mongonsidi No 20 Jogja, kemarin (4/8).
SLEMAN – Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Pedagang Pugeran dan Krodan mendatangi kantor perwakilan Ombudsman RI (ORI) DIJ, Jalan Wolter Mongonsidi No 20 Jogja, kemarin (4/8). Dengan membawa spanduk, mereka berorasi menuntut penutupan minimarket berjejaring di sekitar Dusun Krodan yang dinilai dapat mematikan perekonomian warga.
Koordinator aksi Widodo mengatakan, dua toko berjejaring yang ada di Dusun Krodan salah satunya sudah dihentikan operasionalnya. Namun masih ada satu yang saat ini masih beroperasi.
“Yang di Timbulharjo dihentikan, kalau yang di Krodan sudah buka. Kami keberatan, sebab setelah beroperasi omzet beberapa pedagang warung sekitar turun. Ada yang sebelumnya sampai Rp 800 ribu per hari turun jadi Rp 300 ribu,” ujarnya.
Perwakilan warga juga mengaku pernah mengadukan kondisi ini kepada Dukuh Krodan. Namun yang bersangkutan belum dapat melakukan tindakan apapun, sehingga warga akhirnya mengadu ke Ombudsman.
“Yang ada baru izin pemakaian lahan dengan sistem sewa, sedangkan izin usaha kata Pak Dukuh belum ada. Padahal jarak antara minimarket dengan pasar kurang dari 1 km,” imbuh Widodo. Total ada 13 toko kelontong milik warga yang berada di sekitar dua minimarket tersebut.
Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masthuri setelah menemui warga mengatakan, patut diduga bahwa minimarket yang dikeluhkan warga belum mengantongi izin usaha. Mengenai izin usaha itu yang akan coba diklarifikasi kepada dinas yang berwenang mengatur perizinan di Kabupaten Sleman.
“Minta penjelasan apakah memang minimarket itu sudah berizin. Kalau sudah ada izinnya, bagaimana prosesnya sampai dikeluarkan izin. Jika ternyata ada warga yang keberatan belum dimintai persetujuan,” terangnya.
Selain itu, apabila izinnya sudah dikantongi, juga akan ditelusuri apakah memenuhi aturan dan melibatkan masyarakat terdampak. “Nanti kita tindaklanjuti 14 hari kerja, setidaknya sudah ada klarifikasi,” imbuhnya.
Namun jika terbukti minimarket itu tidak memenuhi syarat perizinan, Budhi mengatakan pemerintah mempunyai mekanisme sendiri untuk melakukan penindakan. (riz/laz/ong)