ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
INSTRUKSI : Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin dan Ketua DPD PAN Bantul Mahmud Ardi Widanto saat Syawalan DPD PAN Bantul, Senin malam (3/8).
BANTUL – Harapan masyarakat Bantul akan adanya perubahan di Bumi Projotamansari, mustahil bisa terealisasi pada pemilihan bupati (pilbup) tahun ini. Sebab, pasangan incumbent Sri Surya Widati dengan Misbakhul Munir, masih terkuat untuk memenangkan pertarungan itu.
Sang penantang, Suharsono dan Abdul Halim Muslih, yang diusung PKB dan Gerindra, sangat sulit untuk menang. Terlebih, partai peraih 10 persen suara, PAN memutuskan tidak akan ambil bagian dalam Pilbup Bantul 9 Desember mendatang.
“Kami menolak transaksi. Tidak ada kelembagaan PAN di Pilbup Bantul,” tandas Ketua DPW PAN DIJ Nazarudin saat konsolidasi PAN Bantul di salah satu hotel di Ring Road Selatan, kemarin (3/8).
Nazar, sapaan akrabnya, menegaskan, keputusan untuk tak ikut di Pilbup Bantul tersebut tak lain karena pihaknya menolak transaksi politik. PAN sejak awal mengharapkan pengusungan calon benar-benar all out. “Calon yang benar-benar membawa misi perubahan untuk mengakhiri rezim penguasa 15 tahun yang terindikasi korup,” sentil Nazar.
Tapi rencana memunculkan perubahan di Bantul tak berjalan mulus. Detik-detik terakhir konstelasi politik di Bantul berubah cepat. Partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) dan partai lain yang bersepakat untuk menunda pelaksanaan pilbup demi kekuatan politik yang imbang, gagal.
Hal itu karena berkaitan dengan konstelasi di Kabupaten Sleman. Di mana detik terakhir hanya ada dua pasangan calon, Sri Purnomo dan Sri Muslimatun serta pasangan Yuni Satya Rahayu dan Danang Wicaksana.
“Kami relakan di Bantul. Kami sudah instruksikan ke seluruh jajaran partai bahwa PAN tidak ikut meramaikan Pilbup Bantul,” katanya.
Ketua DPD PAN Bantul Mahmud Ardi Widanto mengungkapkan, dari survei internal yang mereka lakukan, tipis peluang untuk mengalahkan petahana. Dari beberapa calon yang muncul, sangat jauh dengan Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir.
“Bertambah dengan calon yang muncul ini juga tidak membawa misi perubahan. Sehingga, untuk all out memenangkan juga tipis,” tambahnya.
Meski memastikan tak akan mengikuti perhelatan pilbup, Ardi menegaskan, pihaknya tetap memberikan kebebasan kepada kader dan simpatisan. Sebanyak 70 ribu pemilih PAN di pileg lalu, dipersilakan untuk bersikap sendiri. “Apakah abstain, atau mendukung salah satu paslon kami persilakan. Kami yakin simpatisan PAN cerdas,” lanjutnya.
Tak adanya kehadiran PAN di Pilbup Bantul ini, lanjut Ardi, merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Bantul. Apalagi, masyarakat Bantul sudah cerdas. “Yang sudah jenuh dengan kondisi ini, bisa jadi mereka akan apatis,” terangnya.
Peneliti dari Institute for Research and Empowerment (IRE) Jogjakarta Sunaji mengungkapkan, fenomena pemunduran pilkada sebenarnya strategi untuk melawan incumbent. Ini terjadi di tujuh daerah di Indonesia. “Tidak ada aturan yang melarang,” ujarnya.
Strategi memundurkan pilkada ini, lanjut dia, karena biaya politik yang mahal. Calon penantang petahanan tak mau mengeluarkan biaya politik mahal yang hanya berakhir dengan kekalahan. “Biaya politik ini sebenarnya yang harus diatur. Termasuk mahar politik,” tandasnya. (eri/zam/laz/ong)