JOGJA – Kepala sekolah yang sekolahnya terbukti melakukan pungutan biaya pendidikan selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2015, terancam hukuman pidana dan denda. Ini sesuai Perda DIJ No 10/2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan.
“Dalam Perda sudah jelas. Pasal 36 dan 37 menyebut larangan memungut biaya satuan pendidikan dari peserta didik dan orangtua, wali peserta didik. Di Pasal 41 juga sudah disebutkan ketentuan pidana bagi yang melanggarnya,” jelas anggota Komisi D DPRD DIJ Zuhrif Hudaya kemarin (7/8). Menurutnya, sanksi pidana dijatuhkan kepada kepala sekolah.
Zuhrif mengatakan, perda tersebut berlaku untuk seluruh sekolah di DIJ. Meski diakuinya, kewenangan pengaturan untuk jenjang SD dan SMP masih berada di kabupaten dan kota. Tapi, lanjutnya, gubernur bisa memerintahkan bupati dan wali kota menjalankan perda tersebut. “Kalau tidak taat, gubernur bisa memberikan sanksi ke bupati dan wali kota,” tegasnya.
Menurut politisi PKS ini, dalam Pasal 36 diterangkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilarang memungut biaya dari peserta didik dan wali murid. Pada pasal 37 juga diterangkan, larangan melakukan pemaksaan sumbangan terhadap peserta didik ataupun wali murid.
Dalam pasal 41 disebutkan, jika ditemukan pelanggaran pada Pasal 36 dan 37, maka akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda Rp 50 juta. “Sepertinya ancaman sanksi pidana dan denda tidak membuat takut. Nanti kami usulkan perubahan penambahan sanksi berupa pencopotan jabatan kepala sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, pungutan masih dimungkinkan selama orang tua peserta didik setuju. Meskipun begitu, HB X mengaku tidak hafal apa saja yang masih bisa ditarik sekolah.
“Pada prinsipnya pungutan masih dimungkinkan asal orang tua setuju. Tapi saya tidak tahu materi pungutan itu apa saja. Kalau untuk seragam dan lainnya kan sudah dibebaskan (tidak boleh ada pungutan),” jelas HB X ketika ditemui seusai pelantikan ketua Kadin DIJ.
Menurut HB X, hal itu karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak bisa 100 persen membiayai operasional sekolah. Raja Keraton Jogja ini meminta supaya ada kejelasan dengan komite sekolah serta orang tua dan wali peserta didik.
Saat ini kewenangan pengaturan SD, SMP dan SMA masih berada di kabupaten dan kota. “Provinsi itu hanya SLB dan sesuai undang-undang yang baru nanti juga SMA, jadi beda. Urusanku bukan SD ataupun SMP,” katanya. (pra/laz/ong)