JOGJA – Jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda habis pada 2017, sebaiknya bersiap-siap saat berangkat ke kecamatan. Persiapannya pun tak hanya dengan stelan baju yang cocok untuk foto. Tapi, juga hafalan mengenai Pancasila. Sebab, mulai tahun 2017 mendatang, sesuai dengan masa berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Administrasi Kependudukan (Adminduk) DIJ, hafalan mengenai Pancasila menjadi syarat. Ini tertuang di Pasal 57 perda tersebut
“Setiap pendudukan yang akan mengambil KTP atau KIA (Kartu Insentif Anak), wajib melafalkan di hadapan pe tugas sila satu sampai kelima Pan-casila,” tandas Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Eko Suwanto saat reses dan sosialisasi Ra-perda Adminduk di Tegalrejo, kemarin (9/8).Ia menjelaskan, hafalan ini pun tak sekadar asal hafal. Urutan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Persatuan Indonesia, keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Ini untuk menggelorakan ide-ologi Pancasila,” tandasnya
. Makanya, hal itu bersifat wajib bagi seluruh warga di DIJ, tanpa terkecuali. Meski, jika pun salah juga tak ada sanksi. “Kalau salah, dibenarkan sampai hafal,” tambah politikus dari PDI Perjuangan ini.Di Perda ini, sambung dia, se-lain mewajibkan setiap pendu-duk untuk menghafalkan terle-bih dahulu Pancasila, mengatur ketentuan soal adminduk. Salah satunya menjadikan DIJ per-tama kali di Indonesia menja-dikan kecamatan sebagai pusat layanan administrasi kependu-dukan. “Tapi kalau mengurus akta kelahiran, sudah pindah, ya tetap di kantor Dukcapil,” katanya.
Keberadaan perda ini, sesuai dengan tujuan adalah agar tak adanya perbedaan mengenai data kependudukan antara di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai pusat. Nah, untuk menyamakan data tersebut, amanah perda ini, Pemprov DIJ harus membentuk tim sinkronisasi. “Tim ini turun sejak dari RT/RW. Mereka yang paling mengetahui update data kependudukannya,” jelasnya.
Adanya perda ini mendapatkan sambutan positif dari eksekutif di Kota Jogja. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja Sisruwadi mengatakan, hal ter-sebut akan sangat bermanfaat. Terlebih, perda ini juga menga-manahkan adanya tim sinkronisasi.”Sehingga, data yang ada itu sama. Tidak lagi menimbulkan kebingungan,” jelasnya. Ia mengaku, selama ini memang update data kependudukan ini kerap terlambat. Ini karena per-pindahan penduduk di DIJ yang juga cukup tinggi. “Tanpa me-reka (penduduk pindah) mela-por, pasti sulit. Inilah manfaat-nya dari tim sinkronisasi terse-but,” tambahnya. (eri/laz/ong)