RADAR JOGJA FILE
SIAP BERTUGAS: Plt Bupati Gunungkidul Budi Antono saat dilantik oleh Gubernur DIJ HB X di kompleks Kepatihan beberapa waktu lalu. Masa kepemimpinannya di Bumi Handayani hanya sekitar delapan bulan saja.

Langsung Gelar Rapat, Sempat Bingung Mencari Ruang Kerja

Meski hanya akan memimpin selama delapan bulan saja, Plt Bupati Gunungkidul Budi Antono siap bekerja semaksimal mungkin. Bahkan usai dilantik oleh Gubenur DIJ HB X akhir bulan Juli lalu, dia langsung melakukan road show ke pejabat di daerah hingga tingkat kecamatan.
KETERBATASAN waktu dan kewenangan tidak akan mempengaruhi kinerja. Bahkan waktu yang hanya seumur jagung ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itulah tekad dari mantan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM DIJ Budi Antono.
Anton, begitu biasa dia dipanggil, mengatakan hanya sekitar delapan bulan bekerja di Gunungkidul menggantikan bupati sebelumnya, Badingah. Namun keterbatasan waktu dan kewenangan tidak mempengaruhinya untuk bekerja setengah-setengah.
“Iya, karena garis nasib menjadi plt bupati bukan kebetulan melainkan takdir,” ungkapnya baru-baru ini.
Di hari pertama bekerja, tepatnya 31 Juli lalu, Anton langsung memiliki agenda yang cukup padat. Diawali dengan acara penyerahan memori jabatan bupati lama, silaturahmi dengan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian dilanjut pengecekan ke rumah dinas
Ketika perkenalan dengan SKPD, setiap melakukan jabat tangan dia berucap “tolong dibantu ya”. Kalimat itu baru berhenti setelah antrean mengular hingga seluruh tamu undangan habis.
Kemudian hari kelima dia menahkodai Bumi Handayani, Anton langsung menggelar rapat dengan pejabat SKPD dan camat di ruang rapat kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul.
“Kami membahas terkait persiapan pilkades, pilkada serta pengawasan penggunaan anggaran,” katanya sembari berjalan menuju ruang kerja.
Namun waktu, Anton mengaku sempat bingung ketika berada di kantor. Ya, dia bingung mencari ruang kerjanya sendiri. “Maklum pejabat baru, gedung cukup luas. Terlebih ketika memimpin rapat berada di lantai tiga,” ungkap pria yang juga sempat menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIJ ini.
Anton menuturkan, selama menjadi plt bupati dia akan mengintensifkan rapat pengendalian anggaran. Pelaksanaan rapat bakal digelar setiap bulan. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, jadwal kegiatan tentunya harus sudah disusun.
“Setiap tanggal 25 kepala SKPD diwajibkan melakukan rekapitulasi penggunaan anggaran, dan diserahkan ke DPPKAD paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,” ungkapnya.
Setelah itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian di masing-masing dinas. Dia berharap, penyusunan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan secara sistematis dan tidak sekadar asal susun. Dalam rapat juga akan disajikan data pembanding dari penyerapan anggaran di bulan lalu.
“Kalau seperti itu perkembangan setiap bulan bisa terlihat. Pada semester pertama tahun ini penyerapan anggaran SKPD meleset dari target. Namun secara umum masih hijau dan tidak perlu dikhawatirkan,” terangnya. (gun/ila/ong)