AMIN SURACHMAD/RADAR JOGJA
TERBUKA: Suasana penghitungan suara dalam pemilihan lurah Desa Ambarketawang di Dusun Gamping Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman kemarin (9/8)
SLEMAN- Sebanyak 36 desa di 17 kecamatan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades serentak) kemarin (9/8). Berdasarkan pe-ngamatan di lapangan, pelaksanaannya berlangsung lancar.Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Sunartono menilai, tak ada hambatan berarti dalam perhelatan enam tahunan itu. Kendati begitu, Sunartono mengimbau para calon dan tim pendukung tetap menjaga situasi wilayah masing-masing tetap aman dan kondusif.Selain itu, petugas pengamanan harus tetap waspada hingga pasca pilkades. “Sing menang ojo umuk, sing kalah ora keno ngamuk,” imbaunya di sela pemantauan di Sidoarum, Godean.
Secara prinsip, lanjut Sunartono, pilkades bukanlah pertandingan olah raga di atas ring. Pemenang harus amanah dan mau memikul beban tanggung jawab, sebaliknya yang kalah diharapkan legowo. Selain itu juga mau mendukung program kebijakan pemenang demi keberhasilan pembangunan di desa masing-masing. “Setiap calon harus siap, menang maupun kalah. Agar roda pemerintahan tetap ber-jalan,” tutur Sunartono.
Pilkades diikuti 112 calon. Dari jumlah itu, kaum Adam sangat mendominasi. Hanya ada 9 calon perempuan dalam bursa pemilu demokrasi tingkat terbawah itu.Dari jumlah itu, calon dengan pendidikan terakhir SMA mendominasi. Sebanyak 85 orang. Tamatan SMP ada 5 orang, S1 sebanyak 11, D3 ada 5, dan 6 lulusan S2.Meski diklaim lancar oleh pemerintah, bukan berarti perhelatan pilkades tak menuai masalah. Protes warga terjadi di Sendangadi, Mlati. Puluhan warga Dusun Glondong menganggap panitia pilkades setempat diskriminatif karena tak memberi kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak pilih.Warga telah menunjukkan KTP maupun KK sebagai bukti sah penduduk Sendangadi. Seharusnya mereka berhak memilih calon kades di tempat pemungutan suara (TPS) 20. Tapi ditolak oleh panitia. Sebab, warga bersangkutan tak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak bisa menunjukkan undangan untuk menggunakan hak pilih. “Waktu pemilihan presiden saja bisa kok,” sesal Septono, warga RT 04/RW 19.
Lelaki 47 tahun itu mengaku kecewa dan heran. Alasannya, hanya dia dalam se-keluarga yang tak masuk DPT. Padahal, isteri dan saudara-saudaranya mendapat undangan memilih. Septono memberanikan diri menunjukan KTP dan foto kopi KK kepada panitia kelompok penyelenggara pemungutn suara (KPPS) bukan tanpa alasan. Sepengetahuannya, KTP dan KK bisa menjadi bukti otentik peng-ganti undangan bagi warga yang namanya tercecer dari DPT. “Saat sosialisasi warga begitu,” tandas Septono menegaskan alasan-nya tetap hadir di TPS.Ketua KPPS TPS 20 Sendangadi Dwiko Supono berdalih dirinya sebatas menjalankan aturan. Dia mengklaim bahwa ketentuan tentang larangan memilih bagi warga yang tak masuk DPT diterima sekitar pukul 10.00, di tengah berlangsungnya proses pemilihan. “Sesuai petunjuk teknis memang warg bisa memilih dengan menunjukkan KTP dan KK setelah pukul 12.00. Tapi belakangan ada selebaran soal larangan itu,” katanya. (yog/din/ong)