AHMAD RIYADI/RADAR JOGJA
PERSOALKAN PUNGUTAN: Direktur LBH Jogja Hamzal Wahyudin saat memberikan keterangan kepada wartawan kemarin.
JOGJA – Setiap tahun ajaran baru, masih saja ada keluhan pungutan dalam bentuk sumbangan yang dilakukan sekolah negeri di Jogjakarta. Modusnya beragam, mulai untuk perawatan gedung, taman, les, buku, bangku, kursi, dan lain sebagainya. Biasanya, nilai uang sumbangan ditentukan melalui mekanisme rapat komite sekolah atau rapat orang tua siswa
“Hampir semua sekolah ne-geri di DIJ melakukan pungutan, nilai uangnya bervariasi,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hu-kum (LBH) Jogja Hamzal Wahy-udin kepada wartawan di kan-tornya, kemarin (11/8).Hingga kini LBH Jogja telah menerima puluhan aduan pun-gutan oleh sekolah negeri dari orang tua siswa. Pengaduan itu datang dari masyarakat asal Kota Jogja, Sleman, Bantul, Ku-lonprogo, dan Gunungkidul.
Dari investigasi yang dilakukan aktivis pendidikan Sarang Lidi, pungutan terjadi di sejumlah sekolah di Bantul seperti SMAN 1 Sewon, SMAN 1 Bantul, SMAN 1 Pleret, dan SMKN Pundong. Kemudian untuk setara SMP terjadi di SMPN 1 Sanden dan SDN Sukowaten. Di Sleman, sekolah yang dila-porkan melakukan pungutan, SMPN IV Depok, SD Purwobi-nangun Kalasan, dan SMPN I Berbah.
Selain pungutan, para orang tua siswa dipaksa mem-beli seragam melalui sekolah. Harganya pun cukup fantastis, yaitu lebih dari Rp 900 ribu. Pa-dahal di toko atau pasar harga seragam untuk empat stel hanya di kisaran Rp 450 ribu.”Harga seragam yang dijual sekolah dua kali lipat dari harga pasaran. Padahal, tidak semua orang tua siswa ekonominya mampu,” kritik Aktivis Sarang Lidi Yuliani Putri Sunardi.
Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Jogja Aditia Arief Firmanta mengatakan, sebagai bentuk respons atas aduan itu, LBH akan melayang-kan somasi kepada seluruh se-kolah negeri di Jogjakarta yang melakukan pungutan. LBH juga meminta kepada kepala daerah dan kepala dinas pendidikan menindak tegas ke-pada sekolah yang melakukan pungutan. ‪Menurutnya, pungutan yang dilakukan sekolah melanggar UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 34 ayat (2) yakni berbu-nyi pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselengga-ranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Semen-tara pasal 34 ayat (3) berbunyi wajib belajar merupakan tang-gung jawab negara yang disel-enggarakan oleh lembaga pen-didikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.Selain itu, pungutan juga me-langgar PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi pemerin-tah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”Biaya sekolah negeri ditang-gung oleh pemerintah, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan biaya pribadi peserta didik termasuk buku,” terang Aditia.
Ia menambahkan, setiap se-kolah negeri telah mendapatkan anggaran dari pemerintah. Baik itu, tingkat SD/SDLB Negeri, SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri maupun SMA/SLTA. Untuk tingkat SD, besaran bantuan dan BOS pada 2015 sebesar Rp 800 per siswa/tahun, tingkat SMP Rp 1 juta per siswa/tahun, dan tingkat SMA Rp 1,2 juta per siswa/tahun.”Kami minta sekolah negeri untuk menghentikan pungutan kepada siswa baru. Untuk yang telah mela-kukan pungutan supaya dikemba-likan ke orang tua siswa. Jika ada yang tetap nekat, kami akan lapor-kan ke aparat penegak hukum,” tegas Aditia. (mar/laz/ong)