SLEMAN – Saat santer isu pungutan di sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) justru bersiap mencairkan jaminan pembiayaan pen-didikan daerah (JPPD) bagi sekitar enam ribu siswa SMA/SMK/MA negeri maupun swasta dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan begitu, siswa yang bersangkutan tetap bisa mengikuti sistem pembelajaran di sekolah tanpa dipungut biaya SPP. Ke-tentuan itu berlaku bagi seluruh siswa yang masuk daftar penerima JPPD semes-ter pertama 2015, baik yang bersekolah di wilayah Sleman maupun luar daerah. “Siswa SD dan SMP negeri juga tidak bo-leh dikenakan pungutan SPP atau sejenis-nya,” ujar Kepala Disdikpora Arif Haryono kemarin (12/8).
Mengenai larangan pungutan biaya SPP diatur dalam Peraturan Kemen-dikbud Nomor 44 Tahun 2012, yang menekankan dukungan wajib belajar 9 tahun. Kendati begitu, Arif mengaku belum menerima laporan terkait isu adanya sekolah di Sleman yang mena-rik pungutan di luar ketentuan kepada siswa baru. “Saya akan klarifikasi ke-pada lembaga yang mengumumkan itu (dugaan pungutan sekolah),” lanjutnya di sela sosialisasi pemilih pemula di Aula Pemkab Sleman.Arif mengatakan, partisipasi orang tua murid boleh dikenakan oleh SMA/SMK negeri. Namun sifatnya sukarela. Itupun harus atas persetujuan lebih dulu dari orang tua/wali siswa.
JPPD jatah Januari-Juli 2015 langsung disalurkan ke sekolah masing-masing pe-nerima. Dengan begitu, siswa tak pegang uang. Ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan.Siswa miskin SMA/MA mendapat Rp 2,4 juta/tahun, sedangkan SMK sebesar Rp 3 juta/tahun. Sementara siswa rentan misk-in memperoleh jatah Rp 1,2 juta/tahun untuk SMA/MA dan Rp 1,5 juta/tahun bagi siswa SMK. “Itu dana untuk opera-sional sekolah. Semacam pengganti BOS untuk siswa miskin dan rentan miskin lanjutan atas,” jelasnya.
Kabid Kurikulum dan Kesiswaan Ery Wirdayana menambahkan, konsekuensi penggunaan JPPD, pihak sekolah diwa-jibkan melapor ke Disdikpora setiap se-mester. Itu sebagai bentuk pengawasan, sekaligus wujud transparansi dan akun-tabilitas penyelenggara pendidikan. Ery mengatakan, pendataan siswa miskin berdasarkan data keluarga miskin yang ditetapkan oleh surat keputusan bupati Sleman. Menurutnya, siapapun bisa mengajukan JPPD asal memenuhi syarat sebagai warga miskin. (yog/din/ong)