JOGJA – Sidang kasus dugaan korupsi proyek Pergola Jogja nam-paknya tetap dilanjutkan. Jaksa meminta kepada majelis hakim yang diketuai Barita Saragih SH agar menolak seluruh keberatan yang diajukan para terdakwa melalui tim penasihat hukumnya. Permintaan itu dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jogjakarta kemarin. Ke-3 terdakwa yaitu mantan Kepala BLH Jogja Irfan Susilo, pegawai BLH Jogja Suryadi, dan pengu-saha Hendrawan.”Mohon majelis hakim menolak semua nota keberatan para ter-dakwa dan memutuskan melanjut-kan pemeriksaan perkara ini,” kata JPU Ernawati SH saat membacakan nota tanggapan JPU atas nota ke-beratan terdakwa, kemarin (12/8).
Sebelumnya, pada nota kebera-tan penasihat hukum para ter-dakwa membantah dakwaan jaksa bahwa para terdakwa bersekong-kol bagi-bagi jatah pada proyek pengadaan tanaman peneduh dan rangka besi. Para terdakwa dike-nai pasal 2 ayat (1), pasal 3, jo pasal 18 UU Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Menurut jaksa, dakwaan JPU telah jelas menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa, krono-logis kejadian hingga perhitung-an kerugian keuangan negara. “Berdasarkan audit Inspektorat Jogja, negara mengalami keru-gian Rp 1,2 miliar,” beber perem-puan yang akrab disapa Erna ini.
Erna menjelaskan, bagi-bagi paket pekerjaan itu berawal seki-tar Oktober 2013. Saat itu, Irfan ditemui Hendrawan yang minta jatah pekerjaan Pergola. Irfan pun menyetujui dan memberi Hendra-wan jatah 26 paket pekerjaan Pergola di 26 kelurahan dalam program Pengelolaan Ruang Ter-buka Hijau pada kegiatan Pening-katan Taman Kota. Pemecahan proyek ini diduga sengaja dilaku-kan agar bisa dilakukan penga-daan langsung. Sebab, pagu ang-garan 26 paket senilai total Rp 4,4 miliar yang seharusnya memakai mekanisme pelelangan.
Dari 26 paket tersebut oleh Hendrawan dibagi-bagikan ke lima orang temannya yang me-miliki perusahan agar bisa minta Surat Perintah Kerja (SPK) ke BLH karena status Hendrawan saat itu tidak punya bendera perusahaan. Dari bagi jatah proyek itu, Hendra-wan minta bayaran dari lima te-mannya Rp600 juta. Dan oleh lima temannya itu, pekerjaan proyek diserahkan ke 26 perusahaan lain.Setelah proses pekerjaan ber-gulir, Hendrawan dan lima teman-nya menyodorkan dokumen ke Suryadi, yang intinya minta pem-bayaran biaya proyek 100 persen sebesar Rp 3,9 miliar.
Suryadi pun menantandatangani dokumen atas sepengetahuan Irfan. Padahal, fakta di lapangan pekerjaan belum selesai 100 persen dan ada keter-lambatan waktu pekerjaan se-suai kontrak awal.Penasihat hukum Irfan, Chrisna Harimurti SH mengatakan, dak-waan JPU sangat tidak berdasar. Di dakwaan disebutkan seakan-akan telah terjadi mufakat lebih dulu antara Irfan dengan Hendra-wan. “Padahal klien kami sama sekali tak mengenal Hendrawan,” ungkap Chrisna. (mar/jko/ong)