JOGJA – Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Besarnya jumlah dana dari pusat yang mengalir ke seluruh desa melalui dana desa, alokasi dana desa (ADD), retribusi dan lainnya yang mencapai Rp 40 tri-liun -Rp 50 triliun, ditambah atu-ran yang belum lengkap dan le-mahnya kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan, ber-potensi menimbulkan korupsi
Hal itu disampaikan Pimpinan Sementara KPK Johan Budi da-lam diskusi “Transparansi Keu-angan Desa” di Bangsal Kepati-han, Jogja, kemarin (12/8). Menurut Johan, dana desa yang dikelola cukup banyak sehing-ga berpotensi terjadi penyim-pangan. Terlebih setelah UU No 6/2014 tetang Desa dikeluarkan dan dana desa digelontorkan, aturan pelaksanaanya belum lengkap. “UU sudah disahkan sementara perangkat di bawahnya belum lengkap, aturan pelaksana belum lengkap, PP banyak yang diubah, SDM di desa juga belum siap,” jelas Johan.
KPK, lanjut Johan, sudah mela-kukan kajian terkait hal itu. Sa-lah satu temuannya berkaitan dengan pengawasan. Ia men-contohkan dalam pengawasan dana desa apakah sudah meli-batkan publik atau tidak. Juga perlu partisipasi masyarakat. KPK pun juga sudah membe-rikan rekomendasi ke pemerin-tah daerah. “Langkah-langkah yang akan diambil juga terus dimonitor oleh KPK,” jelasnya.
Beberapa rekomendasi yang diajukan KPK, di antaranya pe-merintah provinsi dan pemkot/pemkab diminta menyediakan dukungan pendanaan dan SDM. Pemprov dan pemkab juga di-minta menyusun peraturan tentang ancar-ancar satuan harga barang dan jasa sebagai acuan penyususnan APBDesa. Selama penyusunan APBDesa, Pemprov dan pemkab juga di-minta melakukan pembinaan dan pendampingan.
Terkait hal itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengaku sejak beberapa bulan lalu sudah mengeluarkan Pera-turan Gubernur (Pergub) tentang pembentukan tim fasilitasi keu-angan desa. Raja Keraton Jogja ini menambahkan, tugas ke-pala desa dan perangkat desa di DIJ lebih berat. Hal itu karena selain mengelo-la dana desa, desa juga akan mendapat kucuran Dana Keis-timewaan (Danais). Untuk itu dengan Pergub yang juga sudah dikonsultasikan dengan Kemen-terian Keuangan dan BPKP ini, diharapkan menjadi panduan kepala desa dan perangkatnya supaya bisa mempertanggung-jawabkan dana desa ke pemerin-tah daerah hingga pemerintah pusat. “Harapannya tidak ter-jadi penyelewengan dalam me-realisasikan dana desa,” harap HB X.
HB X sendiri juga meminta KPK tidak hanya fokus pada peninda-kan kasus korupsi saja, tapi juga meningkatkan pencegahan tindak korupsi dan penyelewengan hingga tingkat desa. Meski dia-kuinya, pemberantasan korup-si tidak bisa dilakukan sendiri. “Pemberantasn korupsi tidak hanya komitmen, tapi juga per-lu penyadaran masyarakat,” ungkapnya. (pra/laz/gp)