GUNAWAN/RADAR JOGJA
DITERTIBKAN: Sehari setelah ditutup paksa Polda DIJ, aktivitas pabrik pengolahan batu karst di Mijahan, Semanu tampak lengang, kemarin (12/8).
GUNUNGKIDUL – Ancaman Polda DIJ terkait aktivitas pertambangan tak berizin di Gunungkidul bukan main-main. Salah satu pabrik pengolahan batu karst terbesar di Mijahan, Semanu didatangi petugas dan langsung disegel. Penyegelan dilaku-kan dengan memasang police line di area pengolahan batu.Pantauan Radar Jogja, kemarin (12/8), suasana pabrik tampak lengang. Garis polisi melintang terlihat jauh dari luar dan pintu gerbang dalam konsisi tertutup rapat. Dari kejauhan nampak masih ada aktivitas keluar masuk. Masih ada juga petugas keamanan. Hanya bedanya, setelah dilakukan penyegelan, aktivitas kendaraan truk yang biasa terparkir di halaman pabrik sudah tidak ada lagi.
Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Gunungkidul Kompol Eddy Sugiharto mengatakan, penyegelan PT Supersonik dilakukan Polda pada Senin (10/8) lalu. Kasus tersebut tidak ditangani oleh kepolisi-an wilayah hukum Polres Gunungkidul. “Mengenai alasan penyegelan, saya tidak tahu karena tidak dilibatkan dalam proses penyegelan,” kata Eddy.
Terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Pertambangan Gunungkidul Siswo Sumarto menyesalkan tindakan hukum yang dilaku-kan kepolisian. Dia menduga, penyegelan dilakukan karena terkait dengan perizinan.”Terus terang, penyegelan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat penambang. Bagi pengusaha, mungkin tidak begitu terpengaruh. Pengusaha kan modalnya banyak,” sesal Siswo.Dia menjelaskan, apa yang dilakukan penambang sekarang bukan bermakud melawan hukum. Perlu dicatat, kata Siswo, selama ini para pengusaha sudah berusaha mengajukan izin kepada pemerintah, baik Pemkab Gunungkidul, Pemprov DIJ hingga ke Kementerian ESDM.”Hanya saja, perizinan yang sudah diurus sejak 2008 hingga sekarang belum keluar,” ujarnya.
Atas kejadian ini, warga penambang menjadi resah, karena khawatir menjadi sasaran berikutnya. Dia berharap, kasus penyegelan PT Supersonik segera mendapatkan respons dari pemerintah. Sebab, jika tidak segera dicarikan jalan keluar maka ribuan masyarakat tambang bisa kehilangan pekerjaan.”Tolong dicarikan solusi, sikap Pemkab Gunungkidul itu bagaimana? Pemerintah tidak tanggap dengan permintaan masya-rakat,” ucapnya. (gun/ila/ong)