JOGJA – Isu seputar suksesi di lingkungan Keraton Ngayo-gyakarta Hadiningrat kembali bergulir. Kali ini, isu mengge-linding di tengah acara penga-jian para pegiat Surya Mataram dan pejuang Khalifatullah di Masjid At Taqwa Suronatan, Jogja, Selasa malam (11/8). Wakil Wali Kota Jogja periode 2001-2006 HM
Syukri Fadholi yang ikut berbi-cara dalam forum itu meminta rayi-rayi dalem atau adik-adik Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil sikap bila po-lemik sabdaraja dan dawuhraja tidak kunjung ada penyelesaian. “Rayi-rayi dalem jangan pernah bimbang dan ragu. Di antara para rayi dalem itu akan menda-patkan amanat menjadi HB XI. Maka mereka harus siap men-jadi sultan yang akan datang,” ungkap Syukri. Menurut dia, lahirnya HB XI merupakan ke-niscayaan. Sultan baru tersebut adalah raja yang akan melanjutkan ke-pemimpinan dinasti Hamengku Buwono. Sumber calon sultan baru itu adalah anak laki-laki putra HB IX atau adik HB X yang jumlahnya ada 11 orang. “Di an tara rayi-rayi dalem itulah yang nantinya menjadi HB XI,” tegas ketua DPW PPP DIJ ini.
Saat ini HB X memiliki sau-dara seibu maupun lain ibu yang jumlahnya 15 orang. Tiga orang adalah kakak perempuan, 11 orang adik laki-laki dan seorang adik perempuan.Adapun 11 adik HB X yang berpeluang menjadi calon HB XI itu satu orang merupakan saudara kandung satu ibu yakni KGPH Hadiwinoto. Sedangkan 10 orang lainya terlahir dari tiga ibu yang ber-beda. Mereka adalah GBPH Hadisuryo, GBPH Prabukusumo, GBPH Pakuningrat, dan GBPH Yudhaningrat. Selanjutnya GB-PH Condrodiningrat, GBPH Cakraningrat, GBPH Suryadining-rat, GBPH Suryametaram, GBPH Suryonegoro dan GBPH Hadi-negoro. Meski meminta di antara 11 putra laki-laki HB IX itu siap-siap menjadi HB XI, Syukri menging-atkan mereka terhadap komitmen politik mempertahakan Keraton Jogja sebagai kerajaan penerus Dinasti Mataram Islam. Komitmen itu dengan menjaga tetap tegaknya gelar sayidin panatagama khali-fatullah. “Komitmen itu menjadi kontrak politik. HB XI harus ber-sedia meneken kontrak politik dengan rakyat,” pintanya.
Di tempat sama, Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat Kota-gede KH Abdul Muhaimin me-negaskan, demi mempertahan-kan nama dan gelar Sultan Ha-mengku Buwono, maka pihaknya siap melakukan jihad fisabilillah. “Sikap ini bukan hanya saya su-arakan di sini. Di mana pun saya sampaikan,” tegas Muhaimin. Pengajian yang dipandu Akhir Lusono itu dipungkasi dengan tausyiah dari GBPH Yudhanin-grat. Pangeran yang sehari-hari menjabat Assekprov Adminis-trasi Umum Setprov DIJ itu ber-bicara menyangkut sejarah dan kedudukan raja-raja Mataram. Menurut dia, Keraton Jogja terbentuk berdasarkan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Per-janjian itu mengawali terbelah-nya Kerajaan Mataram menjadi dua yakni Kasunanan Surakar-ta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nama dan gelar raja di dua keraton tersebut pada prinsipnya sama. “Keraton Surakarta di-pimpin Susuhunan Paku Bu-wono dan Keraton Ngayogya-karta rajanya bergelar Sultan Hamengku Buwono. Gelar itu dipakai terus oleh para Susuhu-nan dan Sultan. Yang membe-dakan hanya angkanya,” terang Gusti Yudha, sapaan akrabnya.
Sejak adanya Perjanjian Gi-yanti, raja di Surakarta maupun Jogja gelarnya tak boleh berubah. Ini yang membedakan di masa Mataram sebelum Giyanti. Na-ma raja-raja Mataram berubah-ubah mulai dari Panembahan Senopati, Panembahan Hanyo-krowati, Sultan Agung Hanyo-krokusumo, Susuhunan Hamang-kurat dan Susuhunan Paku Buwono. Ketentuan tidak me-ngubah nama dan gelar juga berlaku bagi Adipati Mangku-negoro dan Adipati Paku Alam. Karena itu, bila sekarang Ha-mengku Buwono X mengubah namanya menjadi Hamengku Bawono Kasepuluh merupakan penyimpangan. Selain tak se-suai UU No 13 Tahun 2012 ten-tang Keistimewaan DIJ, juga bertentangan dengan hukum adat. “Perubahan nama itu tak se-suai dengan adat. Maka kami sebagai saudaranya, mengingat-kan agar Ngarsa Dalem kem-bali pada nama dan gelarnya sesuai Perjanjian Giyanti,” te-gasnya. (kus/laz/ong)