RADAR JOGJA FILE
HANYA YANG TERTIB: Pemkot Jogja mencairkan kompensasi kepada wajib pajak hotel dan restoran dengan total Rp 1,06 miliar. Terlihat deretan hotel yang berada di Jalan Dagen, Jogja.
JOGJA – Meski jumlah wajib pajak (WP) hotel di Kota Jogja mencapai 522, tak lebih dari separonya yang mendapatkan kompensasi. Pemkot Jogja hanya mencairkan kompensasi sebesar Rp 801 juta untuk 243 WP hotel. Jumlah tersebut, tentunya cu-kup minim. Sebab, hotel yang beroperasi di Kota Jogja men-capai lebih 500 unit. Kendati demikian, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja memilih 243 WP hotel itu bukan tanpa alasan. Mereka adalah wajib pajak yang selama ini memiliki pelaporan tertib. Kepala DPDPK Kota Jogja Ka-dri Renggono menjelaskan, WP yang mendapatkan kompen-sasi itu telah memenuhi per-syaratan. Mereka memiliki ca-tatan atau pembukuan pajak yang tertib. Juga mengisi dan menyampaikan surat pemberi-tahuan pajak daerah, dan ter-penting rutin membayar pajak setiap bulan.
Dijelaskan, pemberian kom-pensasi atau pengembalian kepada WP hotel dan restoran untuk mendorong mereka dalam menyetorkan pajaknya. Selain itu, juga menunjang kelancaran usaha WP serta memotivasi me-reka untuk menaati aturan yang berlaku.Kadri menjelaskan, besaran kompensasi yang diberikan berbeda-beda tergantung dari nilai pajak yang dibayarkan WP. Besaran anggaran untuk kom-pensasi tersebut senilai satu persen dari total realisasi pajak hotel dan restoran tahun pajak 2014. “Kompensasi tertinggi yang diserahkan ke wajib pajak tahun ini adalah Rp 92 juta,” katanya.
Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Tugiyarto menambah-kan, kompensasi tersebut tidak diberikan untuk semua wajib pajak hotel dan restoran. Sedang-kan untuk pajak restoran, dari 630 restoran, kompensasi yang diberikan sebesar Rp 258 juta untuk 197 WP restoran. “Rata-rata realisasi pemberian kom-pensasi ini mencapai 95 persen setiap tahunnya,” katanya.Wali Kota Haryadi Suyuti meng-ingatkan, jika pajak bukan sumbangan atau iuran yang si-fatnya sukarela. “Sifatnya adalah wajib sehingga setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayarkannya. Aturannya pun sudah jelas,” katanya.
Ia menyebut, ketaatan WP untuk membayarkan pajaknya sangat berpengaruh pada pembangunan. “Pemerintah berkomitmen untuk mengelo-la pajak yang diperoleh secara transparan,” katanya. Makanya, HS sapaan akrabnya, meminta WP untuk tertib. Wajib pajak pun bisa memantau kemana uang pajak mereka tersebut. “Silahkan ikut me-mantau. Karena, pajak ini ada-lah uang warga Kota Jogja,” tandasnya. (eri/ila/ong)