HERI SUSANTO/RADAR JOGJA
BANYAK YANG KOSONG: Kursi dan meja yang disediakan untuk undangan rapat paripurna (rapur) DPRD Kota dalam rangka menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi tampak kosong, kemarin (14/8).
JOGJA – Pidato kenegaraan Pre-siden Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung pagi kemarin (14/8), kurang diminati oleh jajaran Pe-merintahan Kota Jogja. Meski disambut dengan Rapat Pari-purna (Rapur) di DPRD Kota Jogja, namun tak banyak pejabat yang hadir. Bahkan Wali Kota Jogja Harya-di Suyuti dan wakil Imam Pri-yono juga absen. Pihak eksekutif hanya diwakili Sekretaris Kota (Sekkot) Titik Sulastri. Pun de-mikian dengan para anggota DPRD, yang hadir bisa dihitung dengan jari. Dari total 40 anggota dewan, yang datang hanya 16 orang.Enam belas anggota DPRD yang datang, terdiri Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko, Wakil Ketua I Ali Fahmi, Fraksi PDIP enam orang, Fraksi PAN satu orang, Fraksi Gerindra nihil, Golkar satu orang, PKS empat orang, dan Fraksi PPP dua orang. Bahkan, rapur DPRD Kota Jogja hanya kebagian lima menit pidato Presiden Jokowi. Ini ka-rena rapur baru mulai sekitar 10.15 WIB.
Padahal, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan tersebut pada pukul 10.00 WIB.Itu belum ditambah menya-nyikan lagu Indonesia Raya, dan pembukaan yang berlangsung sekitar delapan menit. Alhasil, mereka menyimak Pidato Kene-garaan Jokowi, telah berjalan lebih dari separo waktu yang tersedia.Mereka baru menyimak pidato mantan Wali Kota Solo itu pukul 10.23 WIB. Artinya, sampai pi-dato berakhir pukul 10.28, mereka hanya bisa menyimak selama lima menit.Ketua DPRD Kota Jogja Suja-narko usai rapur menuturkan, wali kota dan wakil wali kota sedang berada di luar kota. Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) tengah be-rada di Jakarta. Sedangkan wakil wali kota Imam Priyono (IP) me-mimpin rombongan Tim Koordi-nasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jogja ke Jawa Timur. Ketidakadaan HS dan IP baru diketahui pigak dewan pagi se-belum rapur digelar. “Seharusnya memang tidak boleh. Agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan seperti saat ini,” ujar Koko sapaan akrabnya.
Koko menjelaskan, kepergian wali kota dan wakil wali kota ini tanpa pemberitahuan kepada dewan. Ini karena bukan keper-gian ke luar negeri. “Tapi kalau kekosongan seperti ini, seharus-nya memberitahu,” sesalnya. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIJ ini menegaskan, untuk keter-lambatan rapur ini karena ada salah informasi. Pihaknya menda-patkan pemberitahuan dari Se-kretariat Negera (Setneg) pukul 10.15. “Di rapim, diputuskan un-dangan pukul 10.15,” tambahnya. Kehadiran pejabat daerah mau-pun negara memang tak wajib untuk menyimak pidato kenega-raan ini. Bahkan, DPRD pun tak wajib. Ini lah yang membuat DPRD Kota Jogja pada tahun 2014 silam tak menggelar rapur menyimak pidato kenegaraan. (eri/jko/ong)