JOGJA – Kapolda DIJ Brigjen Pol Erwin Trianto meminta masyarakat jangan melihat dari sisi negatif saja terhadap keberadaan motor gede (moge). Menurutnya, pengawalan juga masih diperbolehkan dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Sebetulnya rombongan ketiga sudah distop di perempatan Condongcatur karena pertimbanganya terlalu panjang. Kebetulan pas ada aksi moral masyarakat itu,” jelas Erwin saat dimintai tanggapan terhadap aksi pencegatan pengendara moge yang tidak tertib lalu lintas.
Jenderal bintang satu ini mengaku tidak sepakat dengan istilah pencegatan. Ia menyebut aksi Elanto Wijoyono dan dua orang lainnya Sabtu sore lalu (15/8) sebagai aksi moral. Erwin juga mengatakan tidak masalah dengan aksi warga tersebut.
Ia mengimbau aksi serupa tidak dilakukan kembali, karena berbahaya menghentikan kendaraan dengan sepeda. “Aksi moral masyarakat boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kalau sampai membahayakan pengguna jalan lain,” jelasnya.
Kapolda juga berharap aksi moral dari masyarakat Jogja itu bisa menjadi pelajaran bagi para pengendara moge. Diakuinya, masih ada kesan di masyarakat jika pengendara moge itu arogan dan sering membuat pelanggaran lalu lintas.
Menurutnya, sebelumnya Ketua HDCI yang juga mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna sudah mengimbau pengendara moge untuk tertib berlalu lintas dan menggunakan kendaraan umum saat berwisata di Jogja.
Sedangkan untuk laporan korban pengeroyokan pengendara moge di Gedongkuning, Jogja, Erwin mengatakan persoalan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. HDCI juga sudah memfasilitasi bertemu dengan keluarga korban untuk menyelesaiankan.
“Korban sudah mencabut laporanya ke polisi. Tapi kita tetap mengutuk perilaku arogansi oknum pengendara moge itu,” tandas Erwin.
Sementara itu, Gubernur DIJ HB X meminta pengendara moge supaya juga berbagai jalan dengan pengendara lain saat berada di Jogjakarta. Ia mengaku tidak akan melarang kedatangan pengendara moge, bahkan akan difasilitasi, selama mereka juga mengikuti aturan.
“Yang penting bagi saya itu, tidak merasa nomor satu ketika di jalan,” ujar HB X ketika ditemui seusai menjadi inspektur upacara Kemerdekaan ke-70 RI di Istana Kepresidenan Gedung Agung Jogja, kemarin (17/8).
Dikatakan, Pemprov DIJ tidak bisa melarang dan akan memfasilitasi, termasuk meminta polisi untuk memfasilitasi dalam pengaturan lalu lintas. Terlebih jumlah pengendara moge yang mencapai ribuan. “Jumlah mereka besar, dan mereka berjanji setiap 17-an akan ada aktivitas di DIJ,” lanjutnya.
Meski meminta kepolisian untuk memfasilitasi, raja Keraton Jogja ini tetap meminta untuk pengendara moge mematuhi lalu lintas. Termasuk saat konvoi, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain.
Ditanya apakah perlu pengawalan polisi saat konvoi, HB X menjawab perlu pengawalan, tapi ia meminta rombongan dibagi dalam kelompok kecil. “Jangan panjang, sehingga harus menyetop lama pengguna jalan lain,” ujarnya.
Untuk menghindari kejadian serupa berulang, suami GKR Hemas ini meminta agar dalam kegiatan Jogja Bike Rendezvous (JBR) tahun depan lebih banyak kegiatan sosial pengendara moge dan masyarakat. Sedang untuk status moge sebagai Honorary Ambassador of Tourism atau duta wisata DIJ, HB X menjawab persoalannya bukan di situ. “Bagi saya masalahnya bukan duta wisata atau tidak, tapi jangan menguasai jalan,” tandas gubernur. (pra/laz/ong)