JOGJA – Tujuh nara pidana (napi) kasus korupsi di Jogjakarta masih belum bisa bernapas lega, apakah akan mendapatkan remisi atau tidak pada Hari Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia. Sebab, hingga kemarin Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait siapa saja napi yang mendapatkan remisi dari Presiden Joko Widodo belum turun.
“Kami telah mengusulkan ke pusat (Kemkumham) terhadap napi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Tapi, sampai hari ini SK-nya belum turun,” kata Kepala Lapas Wirogunan Zaenal Arifin kemarin.
Menurut Zaenal, di Lapas Klas IIA Wirogunan ada tujuh orang napi kasus korupsi. Mereka diusulkan mendapatkan remisi karena memenuhi syarat. ‪Syarat yang dimaksud adalah penilaian subjektif pihak Lapas yang membina para napi dan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2006serta PP No 99/2012 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
“Syaratnya telah menjalani masa tahanan minimal enam bulan, berkelakuan baik, telah membayar uang denda dan uang pengganti kerugian keuangan negara sesuai vonis pengadilan. Nanti besarnya remisi bisa beragam sesuai keputusan pusat,” terang Zaenal.
‪Karena SK remisi belum turun, maka ke-7 napi masih menjalani kurungan di sel tahanan. Hanya, ia enggan menyebutkan identitas dan kasus korupsi apa yang membelit tujuh napi itu. “”Ya karena SK belum turun mereka belum dapat remisi. Kami juga belum dapat informasi resmi apakah usulan kami ditolak atau masih diproses di pusat,” papar Zaenal.
‪Sedangkan jumlah napi baik tindak pidana umum maupun khusus di Lapas Wirogunan yang mendapatkan remisi total 249 orang dari jumlah yang sebelumnya diajukan yaitu 311 napi.
‪Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham DIJ Dwi Prasetyo Santoso mengatakan, dari 82 warga binaan Lapas se-DIJ pelaku tindak pidana khusus seperti kasus narkotika, perdagangan manusia, dan korupsi yang diusulkan mendapat remisi, jika disetujui tiga di antaranya langsung bebas.
‪”Satu pelaku tindak pidana trafficking (perdagangan manusia), dua orang pelaku korupsi,” kata Santoso.
‪Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim menilai, negara sudah mulai kehilangan arah. Ini bila presiden mengobral remisi kepada koruptor. Sebab, saat kampanye pilres Juli 2014 lalu, Jokowi berkomitmen memberantas korupsi.
‪”Bukan malah berada di sisi koruptor. Negara perlu mensetting ulang arah supaya tidak kelihatan sekadar main-main saja dalam pemberantasan korupsi,” kata Boy, sapaan akrab Hifdzil Alim.
‪Meski remisi diakomodasi oleh peraturan sebagai bentuk belas kasih negara kepada narapidana, pemberian remisi terhadap koruptor harus dilakukan secara ketat. “”Ini remisi malah dipakai untuk memberi ruang bagi hilangnya penjeraan koruptor,” terangnya. (mar/laz/ong)