JOGJA – Menanggapi batalnya pertemuan antara Sultan Hamengku Bawono Ka 10 (HB 10) dengan Dewan Saudara HB IX di Gedong Jene Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sabtu (15/8), salah seorang rayi dalem GBPH Prabukusumo mengata-kan, sejak awal sudah tidak ada keinginan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dia yang pada waktu itu sedang berada di Jakarta beralasan tidak akan menghadiri pertemuan jika dalam surat undangan ma-sih disebutkan Sultan Hamengku Bawono Ka 10
“Kami memang tidak mau ke-temu atau datang kalau suratnya masih Hamengku Bawono. Tidak ada itu di Keraton Hamengku Bawono, di keraton itu kosong. Bagi saya kalau Ngarso Dalem bukan Hamengku Buwono, tidak akan pernah ketemu. Begitu tahu suratnya Hamengku Bawono, kalau kita datang kan berarti mengakui. Semuanya sepakat tidak datang,” kata Gusti Prabu kepada Radar Jogja di Hotel Sheraton, usai menjadi pembi-cara dalam diskusi mengupas keteladanan Sultan Hamengku Buwono IX, kemarin (18/7). Selain itu, menurutnya, kata-kata yang berada dalam unda ngan tersebut juga tidak baik dan tidak menunjukkan kearifan dan ke-bijaksanaan. “Kata-katanya tidak baik, tidak menunjukkan seorang Hamengku Buwono. Kalau Ba-wono, ya pantas seperti itu. Kami berharap beliau kembali lagi ke Hamengku Buwono. Menjadi orang yang baik se-perti sebelum-sebelumnya,” ungkap salah seorang putera Sultan HB IX ini.
Gusti Prabu juga mengatakan, pihaknya berharap agar pauge-ran itu dapat dihormati. Dia menggambarkan, paugeran itu layaknya sebuah konstitusi. Dan tidak benar jika Sultan dan sab-danya dinilai lebih tinggi dari paugeran. “Sabda pandita ratu bukan seperti itu. Sabda pandita ratu itu kalau sultan sudah berbicara, tidak boleh ditelan kembali. Se-hingga harus hati-hati. Juga tidak boleh melanggar paugeran. Tidak boleh bertentangan dengan aja-ran agama. Tidak boleh menying-gung suku ras, dan itu sabda pandita ratu yang digugu dan ditiru,” tandasnya.
Selanjutnya, mengingat tidak terlaksananya pertemuan antara Sultan HB 10 dengan putra-putri HB IX, Gusti Prabu men-gatakan segera dilakukan per-temuan keluarga. Yakni menen-tukan sikap dengan adanya surat undangan tersebut. “Kita sikapi surat itu. Kemu-dian media juga harus tahu, su-paya yang kita lakukan masyara-kat juga tahu. Sekarang media saja sudah tahu, cecunguk-nya masih nyalahin kita, njelek- njelekin kita. Apalagi kalau media tidak tahu. Kalau dengan media seka-rang beliau tertutup, karena be-liau tahu apa yang beliau lakukan itu salah,” bebernya.
Pria yang juga Ketua KONI DIJ ini mengungkapkan, pada prin-sipnya dengan Sultan Hameng-ku Buwono IX menyatakan bergabung dengan NKRI, maka Keraton Jogja dilindungi seba-gai warisan budaya. Karena itu tidak boleh mengganti, mengu-bah dan menghilangkan tata aturan yang ada di dalamnya.”Artinya yang pertama sabda-tama, sabdaraja dan dawuhra-ja itu sudah menistakan agama Islam, tentang assalamualaikum dan khalifatullah. Kedua pe-nistaan terhadap bangsa dan negara. Tidak menghargai UUD 45, UU yang lain, peraturan lain, UU Keistimewaan Jogja, Perdais tidak dianggap, itu penghinaan,” tandasnya.Ketika ditanyakan tujuan dan maksud undangan pertemuan tersebut, Gusti Prabu mengaku belum mengetahui. Namun, menurut dia, jika memang HB 10 menghendaki adanya dis-kusi, pihaknya sudah memper-siapkan argumen-argumennya. “Saya tidak tahu (tujuan per-temuan, Red). Kalau pun ada pertemuan, kita punya konsep-konsep, setiap mau ketemu ngomong apa tanya-jawab apa sudah kita inventarisasi. Kita bukan orang bodo,” tegasnya.
Dia juga menyayangkan isi surat yang menurutnya peng-gunaan bahasanya tidak menunjukkan kearifan dan ke-bijaksanaan. Yakni pada bagian yang mengharuskan seluruh rayi-rayi dalem datang. Dan apabila satu orang absen maka pertemuan batal. “Saya menganalisa dari kata-katanya sudah tidak mau ketemu. Ya kita siapkan solusinya nanti. Kalau seluruh keluarga yang tanda tangan tidak ada yang tidak boleh absen atau harus hadir, emangnnya dia sendiri yang punya kesibukan. Semua punya kesibukan dan bukan untuk dia sendiri,” tandasnya.Ditanya mengenai ajakan debat terbuka dari Superpan, Gusti Prabu meminta masyarakat me-lihat siapa dan bagaimana kela-kuan orang-orang di belakangnya. “Dilihat orangnya seperti apa, dicari ada berapa, di mana, ke-lakuannya seperti apa. Ya mong-go saja kalau mau ngebaki se-Indonesia gambar kita punya cara. Dari pada nanti gambar dipasang-pasang dibandemi diorek-orek kan kasihan, ngapain seperti itu,” ujarnya. (riz/laz/ong)