JOGJA – Setelah bulan lalu menurunkan empat mobil operasional setiap komisi senilai Rp 1,7 miliar, DPRD DIJ berencana membeli lagi mo-bil dinas baru. Kendaraan dinas baru itu d iperuntukkan untuk kendaraan alat keleng-kapan (alkap).Permintaan tambahan fasilitas anggota DPRD DIJ untuk mendukung kinerjanya supaya lebih optimal itu mengemuka dalam rapat paripurna penghantaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DIJ 2016 di DPRD DIJ kemarin (18/8).Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2016 mencapai sekitar Rp 89 miliar. Dengan rincian belanja langsung Rp 58,8 miliar dan belanja tak langsung Rp 30 miliar. Tapi untuk perincian mendetail kegiatan, tidak disebutkan dalam rapur
Untuk pengadaan kendaraan dinas itu bukan diperuntukkan bagi setiap anggota melainkan alkap. Jumlahnya juga disesuai-kan dengan kebutuhan masing-masing alkap. “Jadi bukan mobil jabatan untuk tiap anggota, tapi mobil alkap. Ini kita anggarkan di perubahan tahun 2015 dan APBD murni 2016,” kata Ketua Pansus Anggaran Sekretariat DPRD DIJ Heri Sumardiyanto.Heri menambahkan, pening-katan belanja langsung senilai Rp 18 miliar itu juga dianggap-nya masih wajar jika dibanding-kan beberapa tahun sebelumnya. Sedang untuk belanja tidak langsung 2016 tidak mengalami perubahan. “Penetapan ang-garan oleh dewan ini sudah merupakan komitmen bersama, bukan lagi kepentingan masing-masing anggota, tapi memang kebutuhan nyata,” kata legisla-tor asal Kulonprogo ini.
Rapur kemarin juga langsung menetapkan usulan dari dewan menjadi KUA-PPAS Tahun Ang-garan 2016. Pembahasan ang-garan ini juga dilakukan melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus). Menurut Heri, baru kali ini anggaran ditetapkan le-wat rapur. “Tentu saja sebelum-nya kita sudah bersama dengan tim anggaran eksekutif, bukan ngetok seenaknya. Juga disesu-aikan dengan keuangan daerah,” tutur politisi Gerindra ini.Anggaran itu, nantinya di-pergunakan untuk berbagai kegiatan. Seperti pengadaan kendaraan dinas, peningkatan tunjangan perumahan setiap anggota, belanja laptop untuk seluruh anggota, hingga general chekup sesuai standar di RSUP Dr Sardjito. Juga untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS di Sekretariat Dewan, penambahan anggaran reses, pengadaan pakaian dinas, pengadaan pakaian lapangan, kunjungan kerja, dan lainnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya menilai, pengadaan dan peningkatan sejumlah fasilitas untuk anggota dewan adalah sebagai bentuk persyaratan par-lemen yang modern. Menurut-nya, dari tiga syarat parlemen modern, yaitu mudah diakses, dekat dengan rakyat, produktif dalam fungsinya sebagai legis-latif, memang butuh anggaran yang besar. “Kalau memang maunya sulit diakses, ya sudah begini-begini saja tidak apa-apa,” ungkap politisi PKS ini. Zuhrif mencontohkan, saat ini anggaran seperti penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah terbatas. Padahal, kata dia, tahun ini ada 25 Raperda yang harus diselesaikan. “Dari jumlah itu kita sudah berhasil menyele-saikan 13 Raperda menjadi Perda,” katanya. (pra/laz/ong)