SETIAKY A.KUSUMA/RADAR JOGJA
BERI MASUKAN: Elanto Wijoyono meninggalkan Kantor Ditlantas DIJ dengan sepedanya, usai berdiskusi dengan korp lalulintas terkait penyelenggaraan JBR. Ia minta polisi memperketat izin pengawalan.
JOGJA – Setelah dengan sengaja mencegat konvoi motor gede (Moge) pada event Jogja Bike Ren-dezvous (JBR) 2015 pada Sabtu (15/8) lalu, Elanto Wijoyono, 29, giliran mendatangi Kantor Ditlan-tas Polda DIJ, kemarin (18/8). Dengan bersepada bersama rekan-nya, warga Condongcatur, Depok, Sleman, itu tiba di Ditlantas Polda sekitar pukul 09.45 WIB. Setelah ditemui oleh petugas piket, Elanto menuju lantai 2 un-tuk mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan jajaran Dit-lantas. Setelah lebih dari dua jam berdiskusi, sekitar pukul 12.30 WIB, Elanto keluar dari ruangan pertemuan.Dalam diskusi tertutup bagi me-dia itu, Elanto menyampaikan agar polisi melakukan evaluasi terbuka terkait penyelenggaraan JBR
“Tidak hanya event kemarin, tapi tahun lalu juga. Kami menunggu evaluasi polisi yang terbuka untuk publik,” katanya kepada wartawan sekeluarnya dari ruang Diltantas Polda.Dia mendorong polisi melaku-kan sosialisasi pengawalan, sehingga masyarakat tahu dan bisa memberikan masukan se-belum event dilaksanakan. Dia juga berharap polisi dalam mem-publikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lin-tas dan Angkutan Jalan tidak secara terpotong-potong, namun disampaikan secara menyeluruh. Sebab, pemotongan tersebut justru menimbulkan bias penaf-siran kepada masyarakat. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pasal 134, point G yang menyebutkan salah satu yang bisa mendapat-kan pengawalan polisi, yakni konvoi dan/atau kendaraan un-tuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepoli-sian Negara Republik Indonesia.
Namun dalam postingan ter-sebut, polisi tidak menjelaskan penjelasan pasal 134 point G yang secara detail menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepen-tingan tertentu” adalah kepen-tingan yang memerlukan penanga-nan segera, antara lain, kendara-an untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk bencana alam. Dalam diskusi dengan polisi tersebut, menurut Elanto, po-lisi memiliki penerjemahan berbeda terhadap pasal tersebut. Karena itu, perlu terlebih da-hulu dibangun kesepahaman antara polisi dengan masyarakat. “Ada penerjemahan yang ber-beda oleh polisi terkait dengan penggunaan voorijder. Ini harus kita diskusikan,” tandasnya.
Elanto menyebutkan, salah satu poin yang disepakati dalam diskusi yaitu terkait izin penga-walan polisi untuk event-event harus diperketat. Menurutnya, polisi harus lebih selektif dalam memberikan pengawalan, apa-lagi jika acara tersebut tidak ada kaitannya dengan urusan negara dan kondisi darurat. Dia mencontohkan seperti konvoi moge, parpol dan supor-ter. Jangan sampai jika polisi tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menindak pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tu-run tangan. “Warga mendorong polisi memperketat izin penga-walan. Itu salah satu kesepaka-tan dalam diskusi tadi,” ujarnya.
Ditanya mengenai pertemuan itu, Dirlantas Polda DIJ Kombes Pol Tulus Ikhlas Pamuji mengata-kan, pengawalan yang dilakukan dalam JBR 2015 kemarin sudah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Ang-kutan Jalan, pasal 134 dan 135.Ditegaskan, meski dalam penje-lasan pasal 134 huruf G hanya menyebutkan konvoi yang di-maksud adalah kendaraan untuk penanganan ancaman bom, ken-daraan pengangkut pasukan, ken-daraan untuk penanganan huru hara, dan kendaraan untuk ben-cana alam, namun dia mengang-gap hal tersebut hanya contoh dalam undang-undang saja. “Dalam penjelasan tidak di-sebutkan soal konvoi moge, ada-nya soal terorisme, bencana dan lainnya. Tapi itu hanya contoh saja. Tidak dituliskan mendetail di sana,” katanya kepada warta-wan usai bertemu dengan Elanto.
Sementara terkait pelanggaran kelengkapan yang dilakukan oleh pengendara Harley Davidson mulai dari penggunaan lampu rotator, sirine dan helm yang tidak standar, pihaknya meng aku sudah memperingatkan supaya mereka mematuhi aturan. Dia pun menegaskan jika pengawa-lan yang dilakukan polisi tersebut sifatnya situasional. Artinya po-lisi tetap akan mempertimbang-kan kondisi yang mungkin ter-jadi jika tidak ada pengawalan. “Kami sebelum konvoi sudah mengingatkan supaya tetap me-matuhi aturan, itu sudah sudah kami sampaikan. Kalau konvoi menimbulkan kemacetan dan mengganggu, karena itu pengawa-lan tetap melihat situasi,” tandasnya.
Pihaknya juga berjanji akan melakukan sosialisasi lebih ma-sif terkait pengawalan polisi. Pihaknya akan memposting informasi tersebut melalui web-site dan juga kerja sama dengan radio-radio di Jogjakarta. “Kita punya website, nanti akan kita sosialisasikan di sana. Juga lewat radio-radio yang selama ini bekerjasama dengan polisi,” tandasnya. (mar/riz/jko/ong)