SETIAKY A.KUSUMA/Radar Jogja
MENGINGAT KASUS UDIN: Suasana seminar nasional Peringatan 19th Pembunuhan Udin, Menghentikan Kekerasan terhadap Jurnalis dan Penuntasan Kasus Udin di Auditorium Pascasarjana UII, Jalan Cik Di Tiro, kemarin (21/8).
JOGJA – Sembilan belas (19) tahun dalam penyelidikan, kasus terbunuhnya wartawan Bernas Fuad Muhamad Syafrudin alias Udin masih gelap. Penyidik belum berhasil menemukan tersangkanya.
Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menyebutkan, perlu sinergitas semua stakeholder dan pembagian tugas agar kasus pembunuhan Udin dapat terungkap. Namun dari semua itu, yang paling menentukan adalah tindakan dari penegak hukum.
“Kasus udin banyak stakeholder yang berkepentingan, Komnas HAM, Dewan Pers, organisasi pers dan lainnya. Perlu ada sinergi antarstakeholder tersebut,” katanya saat seminar nasional Peringatan 19th Pembunuhan Udin, Menghentikan Kekerasan terhadap Jurnalis dan Penuntasan Kasus Udin di Auditorium Pascasarjana UII, Jalan Cik Di Tiro, Jumat (21/8).
Dari beberapa kali diskusi, kata Imam, polisi mengatakan bahwa kasus Udin tidak akan kedaluwarsa, meskipun secara undang-undang telah melebihi 18 tahun. “Kadiv Humas Mabes Polri saat itu dijabat Irjen Pol Ronny F Sompie karena kasus itu tidak ada tersangkanya, tidak kedaluwarsa. Kapolri Jenderal Sutarman waktu itu juga mengatakan belum,” ungkapnya.
Bahkan Presiden Joko Widodo, kata Imam, pernah mengatakan sebelum pemilihan presiden tahun lalu, akan menuntaskan kasus tersebut dan terus menjalin komunikasi dengan Dewan Pers terkait kasus tersebut. Akan tetapi, hampir setahun menjabat sebagai presiden, Jokowi belum terlihat serius mengungkap perkara tersebut. “Beliau terlihat sangat-sangat sibuk, sehingga belum ada tanda-tanda akan menuntaskan kasus ini,” ujarnya.
Selain itu, Imam juga mengugkapkan, desakan banyak pihak yang menginginkan Udin diangkat sebagai tokoh pers atau pahlawan pers nasional perlu dikaji lebih mendalam dan sangat cermat. Jangan sampai, tujuan yang positif tersebut dilakukan tanpa riset yang teliti. “Apakah Udin sudah sampai pada titik ini atau belum, perlu penelitian yang cermat, dan kajian yang mendalam. Jangan sampai gegabah dalam memutuskan,” tandasnya.
Sekadar mengingatkan, Udin semasa hidupnya aktif menulis berita mengenai dugaan korupsi. Ia kemudian dianiaya orang tak dikenal hingga tewas pada Agustus 1996, diduga karena beritanya. Tahun ini genap 19 tahun kematian Udin, namun siapa yang mengotaki pembunuhanya belum juga terungkap.
Pada bagian lain, kasus kekerasan terhadap profesi jurnalis masih terbilang tinggi di Indonesia. Bahkan ada kecenderungan bahwa kasus-kasus tersebut tidak serius diungkap oleh penegak hukum. Koordinator Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Aryo Wisanggeni mengatakan, berdasarkan catatanya, tren kekerasan terhadap jurnalis selalu menghawatirkan tiap tahunnya.
Pada tahun 2005, ada sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap wartawan, 2006 ada 53 kasus, 2007 ada 70 kasus, 2008 ada 59 kasus, 2009 ada 37 kasus, 2010 ada 51 kasus, 2011 ada 49 kasus, 2012 ada 51 kasus, 2013 ada 40 kasus, dan 2014 ada 41 kasus.
“Hampir semua kasus pembunuhan, mesti tidak terungkap. Pembunuhan Agus Mulyawan wartawan Asia Press yang diberondong tembakan, yang dihukum hanya pelaku yang di sana, di Indonesia tidak. Kasus Udin juga, setelah Iwik dinyatakan tidak bersalah, polisi masih meyakini Iwik pelakunya. Ini ada pola yang sama. Yaitu sama-sama tidak ada kemauan untuk menuntaskan,” katanya dalam acara yang sama.
Wakil Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, kepolisian, Komnas HAM, Dewan Pers, dan organisasi-organisasi jurnalis perlu duduk bersama untuk membahas kekerasan terhadap jurnalis. Hal itu menurutnya sebab kasus kekerasan terhadap jurnalis jarang dapat diselesaikan hingga tuntas (riz/jko/ong)