JOGJA – Harapan banyak pihak, termasuk Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X, agar 18 hotel yang menyalahi izin ditindak tegas, tampaknya tak membuat Pemkot Jogja bergegas. Pemkot justru melunak, dengan memberikan kesempatan terhadap 14 hotel yang telah beroperasi dan empat baru berdiri, untuk memenuhi surat-surat izin sesuai ketentuan.
Keputusan melunak tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Kamis (20/8) yang dipimpin Asisten Sekretaris Kota (Assekkot) I Bidang Tata Pemerintahan Ahmad Fadli. Usai rapat itu, telah dibuat kesepakatan memberikan kesempatan terhadap 18 hotel tersebut untuk segera mengurus syarat beroperasi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005.
Kepala Dinzin Kota Jogja Heri Karyawan mengakui, pihaknya belum melimpahkan 18 hotel tersebut ke Dinas Ketertiban (Dintib). Ini karena 18 pemilik hotel tersebut tengah memenuhi salah satu syarat untuk keluarnya izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO), yakni Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“SLF ini pengurusannya butuh sekitar tiga bulan. Kemudian, baru kami lakukan verifikasi. Jadi, harus mengantongi izin HO terlebih dahulu,” ujar Heri, kemarin (21/8) di balai kota.
Ia menegaskan, selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Kepemilikan Bangunan (SKB), keberadaan SLF menjadi syarat utama bagi pemohon HO. Sementara untuk SLF sendiri membutuhkan kajian pihak ketiga.
“Untuk mengeluarkan HO sementara, juga tidak bisa. Karena tidak memiliki landasan hukumnya,” tandas Heri.
Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan komersil wajib mengantongi SLF. Pertimbangan ini yang kemudian membuat pemkot memilih untuk memberikan kesempatan kepada 18 hotel yang belum memiliki izin gangguan tersebut.
Sayang, tidak dijelaskan juga tentang batas waktu kesempatan yang diberikan hotel-hotel bandel tersebut. Heri hanya mengaku, akan menyurati dan memantau dengan intensif hotel yang tak ber-HO tersebut. “Sebelum memiliki landasan hukum, kami belum melimpahkan ke Dintib,” katanya.
Heri memastikan, pihaknya memiliki Standard Operating System (SOP) mengenai usaha yang melanggar izin. SOP ini lah yang kini tengah dilakukan izin. “Karena kami ini prinsipnya pelayanan. Sehingga, tidak bisa asal dilimpahkan ke Dintib, lalu dintindak,” kilahnya.
Di lain pihak, Dintib memastikan segera menindaklanjuti dengan proses yustisi jika telah mendapatkan daftar hotel yang melanggar tersebut. Kini Dintib masih menanti pelimpahan dari Dinzin. “Kami belum terima daftarnya, kita tunggu daftar (hotel melanggar) dulu agar akurat dalam bertindak,” ujarnya.
Menurutnya, setelah daftar nama-nama hotel ilegal tersebut diterima, Dintib baru bisa melakukan langkah yustisi berupa pengiriman surat peringatan. “Jika dalam tiga kali tidak diindahkan, baru diajukan ke pengadilan dan dilakukan penutupan paksa,” tegasnya.
Lembeknya tindakan pemkot mengundang reaksi dari kantor dewan. Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menilai langkah pemkot dalam menerapkan izin terkesan tidak adil (pilih kasih) . Terutama jika menyangkut pengusaha besar, pemkot seperti mati kutu.
“Kalau masyarakat biasa mau membangun bangunan tidak punya IMB saja, langsung ditindak. Tapi kalau pengusaha besar yang izinnya tidak lengkap, diberi toleransi. Seperti terhadap 18 hotel itu,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinzin, sampai penutupan permohonan pada 1 Januari 2014 silam, ada 104 pemohon. Sampai dengan Juni lalu, sudah ada 79 hotel yang keluar izinnya. Dinzin kini masih memproses 25 izin baru hotel. (eri/jko/ong)