‪JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ masih belum mau meleburkan layanan kesehatan yang dikelola sendiri, jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Apa lagi dana tersebut juga harus disetorkan ke pusat.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengakui bahwa pemerintah daerah yang dipimpinnya belum gabung BPJS Kesehatan. Sebab, pihaknya masih perlu menghitung kembali anggaran yang dibutuhkan, terutama anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI).
“Saya masih perlu perhitungan lagi, karena nanti kami harus membayar iuran sebesar Rp 19 ribu per orang. Dengan iuran sebesar itu, dikalikan orang miskin, lalu berapa miliar rupiah yang harus kami keluarkan,” ujar HB X kemarin (21/8).
Selain itu yang membuatnya masih keberatan, karena anggaran tersebut nantinya harus disetorkan ke pusat untuk mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). HB X membandingkan dengan anggaran yang disiapkan melalui APBD untuk pembiayaan layanan kesehatan Jamkesos yang dikelola Pemprov DIJ atau Jamkesda yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Untuk tahun ini saja, anggaran Jamkesos yang disiapkan Pemprov DIJ sebesar Rp 70 miliar masih ditambah anggaran Jamkesda yang dikelaurkan pemkab dan pemkot. Menurut HB X, jika ada sisa anggaran masih merupakan dana milik Pemprov DIJ dan bisa dialokasikan kembali tahun depan. “Kalau dengan BPJS Kesehatan ini kan (dana) disetor, kalau sisa tidak bisa digunakan lagi. Pemerintah pusat harusnya yang bantu daerah, bukan APBD yang malah untuk pusat,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIJ BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengungkapkan, keengganan Pemprov DIJ untuk mengintegrasikan layanan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah ke BPJS Kesehatan, karena belum ada kecocokan. “Pemprov DIJ belum mau karena belum cocok filosofinya, mungkin masih perlu disinkronkan kembali,” ujarnya.
Andayani menambahkan, sebenarnya saat ini jumlah masyarakat DIJ yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan mencapai 2.447.836 jiwa, atau sekitar 68 persen dari total semua penduduk DIJ. Mereka sudah dilayani 61 rumah sakit dan 314 fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Biaya pelayanan kesehatan yang sudah dibayarkan BPJS Kesehatan di DIJ juga tergolong tinggi. Hingga Juli 2015 lalu sudah mencapai Rp 890,203 miliar,” katanya.
Menurut dia jika dilebur dalam JKN, nantinya juga tidak akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Terlebih pada 1 Januari 2019 mendatang, semua warga Indonesia harus terdaftar semua dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Baik mereka membayar sendiri atau dibayari pemerintah, pada 1 Januari 2019 seluruh pendudukan harus sudah universal coverage,” jelasnya.
Dari data BPJS Kesehatan, di DIJ dari 2,4 juta penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan, 1.575.996 di antaranya merupakan penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN. “Sebenarnya kan bisa anggaran dari pemerintah daerah, tidak dikelola sendiri, tapi dibayarkan ke BPJS Kesehatan, pesertanya juga terdaftar di BPJS Kesehatan,” ungkapnya.(pra/jko/ong)