JOGJA – Lama tak terdengar, mega proyek jalur jalan lintas selatan (JJLS) kini mencuat lagi. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ sedang mela-kukan penentuan terase atau jalur. Tidak mau kalah dengan kelok sem-bilan yang ada di Sumatera Barat, Pemprov DIJ berencana membangun kelok 18 di JJLS tersebut. Kelok 18 itu, rencananya dibangun di perbatasan Bantul dan Gunungkidul, yaitu dari Parangtritis, Bantul hingga Girijati, Panggang, Gunungkidul.Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Dinas PUP-ESDM DIJ Bambang Sughaib me-ngatakan, di jalur sepanjang 4,7 ki-lometer tersebut, saat ini sedang dilakukan penentuan terase atau jalur. “Pembuatan kelok 18 tersebut, dipilih setelah dilakukan feasibility study (FS),” ujar Ghaib, sapaannya, belum lama ini
Dijelaskan, sebelum diputuskan dibuat 18 kelok, sempat diren-canakan dibuat terowongan maupun jembatan layang. “Di sana medannya sangat berat, jalan existing yang sudah ada sekarang kan juga berat. Setelah dilakukan FS, pembuatan kelok ini yang paling memungkinkan,” tandasnya.Meski direncanakan dibuat kelok, seperti kelok sembilan di Sumatera Barat, menurut Ghaib, nantinya pembangunannya tidak akan sama persis. Sebab harus menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Pada jalur kelok 18 tersebut, juga akan dibangun empat jembatan. “Setelah ditentukan terase dan desainnya, akan dilanjutkan dengan pengajuan IPL (izin pe-netapan lokasi) ke gubernur,” lanjutnya.
Lebih jauh Ghaib menjelaskan, JJLS yang melewati wilayah Gunungkidul sebagian sudah berhasil diselesaikan, seperti dari Planjan-Baron. Sedangkan yang dari Baron-Tepus sepanjang 16 kilometer, terdapat usulan perubahan rute dari Pemkab Gunungkidul yang masih perlu dikaji. Berikutnya, untuk JJLS dari Tepus-Jeruk Wudel sepanjang 18 kilometer sedang dalam proses penetapan rute. “Sedang dari Jeruk Wudel-Baran-Duwet, sepanjang 11,1 kilometer sekarang dalam proses pengajuan IPL,” tuturnya.
Ghaib mengaku, bersama Pem-kab Gunungkidul, pihaknya terus melakukan sosialisasi pada ma-syarakat yang lahannya terkena pembangunan JJLS. Hal yang sama juga dilakukan bersama Pemkab Bantul dan Kulonprogo. “Pendekatan yang dilakukan untuk menghindari sengketa dengan masyarakat. Terutama menghindari gugatan, seperti yang dilakukan warga yang ter-dampak pembangunan bandara baru di Kulonprogo,” paparnya.Menurut Ghaib, dalam proyek ini, pemerintah daerah hanya bertugas melakukan pembeba-san lahan, dengan menggunakan dana keistimewaan (Danais). Sedang pembangunanya di-lakukan pemerintah pusat. “Kami kebagian tugas untuk membebaskan sejumlah lahan-nya. Untuk pengerjaan fisik dilakukan Kementerian PU dan Perumahan,” terangnya.
Selain proses pembebasan lahan untuk JJLS, Pemprov DIJ juga diminta untuk menertibkan kios-kios yang muncul di area pembebasan lahan. Anggota Komisi C DPRD DIJ Chang Wendryanto mengatakan, kios-kiso mulai dibangun warga di area lahan yang sudah dibebas-kan untuk JJLS. “Banyak kami temui, mulai dari Bantul hingga wilayah Gunungkidul, meski saat kita monitoring tidak buka,” ungkapnya.Penertiban terhadap kios-kios tersebut harus segera dilakukan. Sebab, menurut Chang, selama ini pemerintah selalu telat dalam menertibkan persoalan yang berlawanan dengan regulasi. Saat persoalan sudah menjadi-jadi, pemerintah baru mem-buat regulasi. “Mumpung belum terlambat, harus tegas. Jangan sampai APBD membengkak untuk merelokasi kios-kios ter-sebut,” tegasnya. (pra/ila/ong)