JOGJA – Persoalan 18 hotel yang tak memiliki Izin Gang-guan atau hinder ordonantie (HO) terus menggelinding. Dari 18 hotel itu, 14 di antara-nya sudah beroperasi. DPRD Kota Jogja meminta pemkot untuk menghitung detail ke-rugian dari hilangnya potensi pendapatan daerah karena tak membayar pajak.Apalagi, saat ini masing-masing komisi DPRD Kota Jogja tengah membahas Pra Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) bersama ekse kutif. Mereka berencana meminta detail kerugian daerah atas keberadaan 14 hotel tanpa HO yang sudah beroperasi tersebut
“Berapa detailnya? Pemkot harus hitung,” tandas Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto, kemarin (23/8). Rifki menegaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi A yang membidangi hu-kum. Koordinasi tersebut me-nyangkut dengan dugaan peng-gelapan pajak yang telah dibayar tamu hotel tapi tak terbayarkan ke kas daerah.”Dari hasil koordinasi, memang perlu pemkot segera memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pajak. Ini untuk menindak pelanggaran-pelanggaran seperti ini (penggelapan pajak),” tegas Rifki.
Penggelapan pajak tersebut, lanjut dia, patut diduga. Sebab, tamu hotel biasanya terkena pajak hotel dan restoran. “Biasanya pajak hotel itu include dengan pembayaran tarifnya. Makanya, agar terbuka perlu segera ada PPNS pajak,” pinta Rifki. Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur berencana menanyakan hal tersebut ke pemkot. Sebab, awal tahun silam, pemkot telah berencana mem-bentuk PPNS pajak. Tapi, sam-pai saat ini belum terlaksana. “Sampai mana rencana itu? Kami akan tanyakan ke dinas ketertiban,” terangnya.
Kalau pemkot belum memiliki PPNS pajak ini, pihaknya akan mendesak pemkot untuk me-realisasikannya. Bahkan, komisi A siap mendukung di APBD Perubahan 2015 jika memang terkendala dengan anggaran.Jika hotel yang telah berdiri kini bermasalah pada izin gang-guan, pembangunan apartemen yang mulai marak di Kota Jogja juga menimbulkan gejolak di masyarakat. Gejolak tersebut terkait dengan sosialisasi untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja mencatat ada dua, yaitu pembangunan apar-temen di Terban dan Timoho. Kedua aduan masyarakat itu telah masuk ke Forpi. Tapi, sam-pai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemkot.”Hasil klarifikasi kami, ter nyata banyak proses sosialisasi yang belum tuntas kemudian menim-bulkan permasalahan di tengah warga,” ungkap Ketua Forpi Harry Cahya.
Ia mengatakan, proses sosia-lisasi sebetulnya untuk mem-berikan gambaran serta me-minta masukan masyarakat terkait rencana pembangunan. Tapi pelaksana pembangunan langsung mengklaim sosiali-sasi itu sebagai bentuk perse-tujuan. Sehingga pembangunan apartemen menimbulkan pro dan kontra di tengah warga.”Rekomendasi kami, pemkot harus membuat regulasi untuk proses sosialisasi. Ini harus se-gera terwujud. Karena menjadi acuan bagi semua pihak,” tandasnya. (eri/ila/ong)