JOGJA – Definisi tentang minuman oplosan masih perlu dijabarkan lebih detail lagi. Hal itu untuk menghindari potensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan adanya regulasi pelarangan minuman oplosan.Hal itu mengemuka dalam rapat Pansus Ra-perda tentang pengawasan, pengendalian, peredaran minuman beralkohol dan pelarang-an minuman oplosan di DPRD DIJ, kemarin (24/8). Salah seorang anggota pansus yang mempertanyakannya adalah Anton Prabu Se-mendawai. “Bartender di bar atau kafe itu juga mencam-pur beberapa minuman beralkohol, apa itu juga oplosan,” tanyanya.Menurutnya, dalam draft raperda inisiatif Pemprov DIJ tersebut masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan adanya regulasi ini. Di-perlukan penjelasan secara gamblang. “Pem-buatan raperda harus fix, jangan sampai di perda ini ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang mengetahui celah tersebut,” katanya.Anggota pansus lainnya, Agus Sumaryanto juga menilai pengertian minuman oplosan dalam raperda tersebut bisa mengancam in-dustri minuman tradisional. Dalam raperda dijelaskan, minuman oplosan yaitu minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu, dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi men-jadi racun. “Meski dalam draf juga disebutkan adanya pengecualian untuk kegiatan tradisi. Definisi oplosan itu tetap harus diperjelas, jangan sam-pai malah mematikan home industry minuman tradisional,” pintanya.Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIJ Hardiah Juliani mengatakan, sesuai UU pangansetiap produk makanan ataupun minuman harus ada izin edar. Label yang diberikan biasanya MD untuk produk dalam negeri atau ML untuk produk dari luar negeri. Selain itu, sesuai UU pangan, kemasan yang dibuka kemudian diolah kembali dan se-lanjutnya dikemas merupakan pelanggaran. “Itu tidak boleh. Setiap produk hasil olahan harus ada izin lagi,” katanya. (pra/ila/ong)