TIGA Komisi Pemilihan Umum Da-erah (KPUD) di DIJ yang akan me-nyelenggarakan pemilihan kepala daerah, yakni KPUD Sleman, Bantul dan KPUD Gunungkidul, secara resmi telah menetapkan nama-nama pasangan calon bupati dan wakil bupati, kemarin (24/8). Proses selanjutnya, akan di-lakukan pengundian nomor urut.Di Sleman pasangan calon yang ditetapkan adalah pasangan Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya, dan Sri Purnomo – Sri Muslimatun. Di Bantul, pasangan Sri Surya Widati-Misbakhul Munir (Ida-Munir) dan Suharsono-Abdul Halim Muslih. Semenatara di Gunungkidul pasangan Benyamin Sudarmadi-Mustangid, Djangkung Sudjarwadi-Endah Subekti Kunta-riningsih, Badingah- Immawan Wahyudi, dan pasangan Subardi TS-Wahyu Purwanto
Dari Gunungkidul dilaporkan, penetapan pasangan calon ber-langsung lancar dan aman. “Masing-masing pasangan calon sudah melalui tahapan verifi-kasi sesuai aturan yang ada, dan semua dinyakatakan telah me-menuhi persyaratan yang dite-tapkan,” kata Ketua KPU Gunung-kdiul M Zainuri Ikhsan usai menggelar rapat pleno dengan agenda pengesahan seluruh paslon berhak maju dalam pil-kada 2015, kemarin (24/8).
Zainuri Ikhsan mengingatkan, bagi seluruh paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta pil-kada, hendaknya memperhati-kan hal-hal yang dianggap pen-ting yang diatur sesuai UU yang berlaku. Salah satunya adalah soal kemungkinan adanya pen-gunduran diri pasangan calon.Menurutnya, jika pasangan calon sudah lolos tahap verifi-kasi dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah, diancam sanksi denda jika mundur dari pencalonan. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Ka-lau mundur dikenai sanksi ad-ministratif berupa denda sebe-sar Rp 20.000.000.000,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, setelah penetapan pasangan calon, hari ini agendanya pengundian nomor urut. Teknis pengundian nomor urut hampir sama dengan periode pilkada sebelumnya. Paslon wajib datang dan tidak diperkenankan mewakilkan. “Pengundian nomor urut diha-diri pejabat terkait dan tim pa-sangan calon. Tentu jumlah peserta dibatasi,” ujarnya.Dia berharap untuk pengun-dian nomor urut hari ini juga berlangsung lancar, dan tidak ada yang mempermasalahkan. “Nomor urut bukan penentu kemenangan, sehingga kami harapkan dalam pengundian nomor besok (hari ini) juga ber-jalan lancar,” ujarnya.
Penetapaan pasangan calon bupati dan wakil bupati juga dilakukan KPUD Sleman. Pa-sangan Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya dan Sri Purnomo – Sri Muslimatun dinyatakan telah melengkapi berkas administrasi sebagai ca-lon maupun syarat pencalonan bupati/wakil bupati. Kelengkapan syarat kedua pa-sangan calon dituangkan dalam berita acara nomor 215/BA/VIII/2015 yang diteken oleh empat komisioner KPUD Sleman. Pene-tapan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sleman Nomor 21/kpts/KPU-Kab-013.329625/2015.Padahal, hingga kemarin, Sri Muslimatun belum menerima surat pemberhentian sebagai anggota legislatif. Ketua KPUD Ahmad Shidqi mengatakan, surat yang berpo-tensi menjadi batu sandungan bagi Sri Muslimatun itu bukan termasuk dokumen syarat se-bagai calon maupun pencalonan bupati/wakil bupati yang harus dilengkapi hingga penetapan, sehingga tidak ada alasan bagi KPUD untuk menunda peneta-pannya. “Bukan berkas kurang. Semua syarat lengkap. Surat itu dibutuhkan setelah 60 hari ke depan,” jelas Shidqi usai men-gumumkan hasil penetapan.
Surat yang dimaksud harus di-keluarkan dari instansi yang berwenang. Sadar Narima, Ketua Tim Pe-menangan Sri Purnomo-Sri Mus-limatun mengatakan, secara prosedur kader PDIP itu sudah mundur dari keanggotaan partai maupun fraksi di DPRD. Sri juga telah melayangkan surat peng-unduran diri sebagai anggota DPRD per 24 Juli 2015. “Surat dikirim ke DPC PDIP Sleman dan DPRD,” ungkapnya.
Soal belum turunnya surat ke-putusan pemberhentian Sri Mus-linatun dari DPRD, Sadar mene-gaskan hal itu domain pemerintah. Hanya, dia menegaskan bahwa Sri Muslimatun telah melampirkan surat pengunduran diri sebagai syarat kelengkapan dokumen pen-calonan. “Kami hargai progres yang terjadi,” ucapnya. Terpisah, Sekretaris DPRD Sle-man Sutadi Gunarto mengatakan, setiap anggota dewan diangkat berdasarkan surat keputusan gubernur. Dewan merupakan representasi partai politik. Ka-rena itu, ada mekanisme usulan pemberhentian seorang ang-gota dewan harus ada rekomen-dasi dari partai pengusung. Da-lam kasus ini adalah DPC PDIP. “Kami menunggu usulan itu dari partai,” jelasnya.
Setelah surat usulan pember-hentian dari partai diterima se-kretariat dewan, selanjutnya di-proses sesuai prosedur yang berlaku. Surat diteruskan ke pim-pinan paling lama tujuh hari. Lalu diajukan ke gubernur mela-lui usulan bupati. Proses tahap ini juga butuh waktu paling lama tujuh hari. Kemudian, surat dite-ruskan ke provinsi. Jawaban gu-bernur paling lama 14 hari. “Ka-mi hany amenjalankan saja. Apa bunyi surat keputusan gubernur nantinya,” lanjut Gunarto.Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ba-hwa surat rekomendasi pember-hentian Sri Muslimatun sudah diketahui Ketua Umum PDIP Me-gawati Soekarno Puteri dan diteken-nya. Hasto juga sudah meneken surat tersebut. “Dalam waktu dekat akan diusulkan untuk pergantian antar waktu,” ungkapnya usai de-klarasi Yuni-Danang di Lapangan Trihanggo, Minggu (23/8).
Hal yang sama dilakukan KPUD Kabupaten Bantul. Berdasar Surat Keputusan KPU Kabupa-ten No 73/KPTS/KPU Kab/BTL/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, pasangan Sri Surya Wida-ti-Misbakhul Munir (Ida-Munir) dan Suharsono-Abdul Halim Muslih resmi sebagai pasangan yang akan bertarung dalam pe-milihan pilkada 2015.Komisioner KPU Kabupaten Bantul Divisi Teknis dan Penyel-enggaraan Arif Widayanto men-gatakan, penetapan dua pasangan calon pilkada melalui rapat pleno. Rapat pleno digelar se-telah KPU meneliti dan mem-verifikasi seluruh berkas doku-men persyaratan pendaftaran. “Semua syarat materil telah memenuhi persyaratan. Begitu juga dengan syarat calon-calon-nya,” terang Arif.
Termasuk di antaranya surat pernyataan pengunduran diri Misbakhul Munir sebagai pega-wai negeri sipil (PNS) di ling-kungan pemkab. Arif menyata-kan, bagi aparatur sipil negara (ASN) seperti PNS maupun anggota TNI/Polri wajib meny-ertakan surat pengunduran diri. Surat pernyataan ini dise-rahkan maksimal sehari sebelum penetapan pasangan calon.Meski telah menyerahkan surat pengunduran diri, penetapan Misbakhul Munir sebagai pen-damping Sri Surya Widati bisa saja dicabut. Ini jika pria yang du-lunya menjabat Assek I Bidang Pemerintahan Pemkab Bantul ini tak kunjung mendapatkan SK pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri. “SK pemberhen-tian diserahkan maksimal 60 hari sejak penetapan,” ujarnya.
Jika memang dicabut, seluruh tahapan pilkada 2015 akan be-rubah. KPU akan menyusun ulang jadwal pilkada. Namun demikian, Arif enggan berandai-andai ter-kait kemungkinan molornya penerbitan SK pemberhentian Misbakhul Munir ini. Dia opti-mistis penyelenggaraan pilkada tak akan ada halangan berarti. “Kita positif thinking,” ucapnya. (gun/yog/zam/jko/ong)